Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Iran telah memberikan respons positif terhadap permintaan dari Pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan dua kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Keputusan ini diambil setelah adanya koordinasi intensif Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan hal ini dalam keterangan resmi pada Jumat (27/3/2026). Nabyl menyatakan bahwa terdapat perkembangan signifikan dalam negosiasi dengan pihak berwenang Iran. “Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” ujar Nabyl.
Menindaklanjuti respons tersebut, Nabyl menjelaskan bahwa langkah-langkah teknis dan operasional kini sedang dijalankan oleh pihak-pihak terkait. Namun, ia belum dapat memastikan kapan tepatnya kedua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) tersebut dapat meninggalkan kawasan perairan strategis itu.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada 4 Maret 2026 menyatakan bahwa pendekatan negosiasi menjadi fokus utama pemerintah untuk membebaskan kapal tanker tersebut. Bahlil memastikan bahwa situasi ini tidak mengganggu ketahanan energi nasional karena pemerintah telah menyiapkan alternatif sumber pasokan energi dari negara lain.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, baru-baru ini menyatakan bahwa negaranya memberikan izin lintas bagi kapal-kapal dari negara-negara sahabat di Selat Hormuz. Sementara itu, kapal-kapal dari Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang dikategorikan sebagai musuh tetap dilarang melintas.
Dalam daftar negara sahabat yang disebutkan oleh Teheran, Indonesia belum masuk ke dalam daftar awal yang dipublikasikan, yang mencakup China, Rusia, India, Pakistan, Irak, dan Malaysia. Berdasarkan data pelacak kapal real-time MarineTraffic, sekitar 1.900 kapal tercatat tidak dapat bergerak di perairan sekitar Selat Hormuz pada periode 20 hingga 22 Maret, sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu.
