Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi. Langkah ini diambil setelah pembangunan hunian sementara (huntara) hampir selesai, untuk memastikan warga terdampak tidak tinggal terlalu lama di tempat penampungan darurat.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap menjadi fokus utama saat ini. Hal ini disampaikan Tito Karnavian setelah meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Kamis (26/3/2026). “Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema utama untuk mengakomodasi kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat. Skema pertama adalah in-situ, di mana masyarakat yang lahannya telah dinyatakan aman diberikan fleksibilitas untuk membangun rumah secara mandiri atau menyerahkan pembangunannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam skema ini, pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp60 juta per unit yang dicairkan secara bertahap. “Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Skema kedua adalah pembangunan komunal, yang diterapkan di lokasi-lokasi yang membutuhkan penyediaan lahan baru. Dalam skema ini, pemerintah daerah menyediakan lahan yang telah bersertifikat dan mendapat persetujuan DPRD, sementara pembangunan infrastruktur dan rumah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta berkolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, maupun pihak non-pemerintah. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut terlihat di Tapanuli Utara, di mana pembangunan 103 unit huntap di Desa Dolok Nauli dilakukan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.
Secara keseluruhan, yayasan tersebut berkontribusi membangun 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumatra Utara 1.103 unit, dan Sumatra Barat 500 unit. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memastikan bahwa seluruh aspek legalitas lahan yang digunakan untuk pembangunan huntap komunal telah terpenuhi. Pihaknya saat ini tengah menyelesaikan perjanjian hukum untuk menjamin kepastian hak milik bagi masyarakat penerima manfaat. “Lahan yang digunakan merupakan aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi,” kata Jonius.
Dengan percepatan ini, pemerintah menargetkan masyarakat korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra dapat segera menempati rumah permanen yang layak huni, menggantikan masa tinggal sementara pascabencana.
