Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya. Penjelasan ini disampaikan dalam diskusi yang melibatkan sejumlah pakar dan jurnalis senior di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam (17/3/2026). Diskusi tersebut berlangsung dari pukul 19.00 hingga 01.30 WIB.
Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo mengundang beberapa tokoh, lain Retno Pinasti, jurnalis senior dan Pemimpin Redaksi SCTV-Indosiar; Muhammad Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan dan ekonom; Najwa Shihab, jurnalis senior dan pendiri Narasi TV; Rizal Mallarangeng, pendiri Freedom Institute; dan Mardigu Wowiek Prasantyo, kreator konten dan pengusaha. Diskusi ini dimoderasi oleh Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP diambil setelah pertimbangan yang matang, dengan tujuan utama mendukung kemerdekaan penuh Palestina. Keputusan ini berawal dari pidato Prabowo di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 di New York, Amerika Serikat, di mana ia menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.
Setelah pidato tersebut, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim lainnya, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, diundang oleh Presiden AS Donald Trump untuk membahas proposal perdamaian berkelanjutan di Gaza. Proposal tersebut, yang terdiri dari 21 poin, dibacakan oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff.
Presiden Prabowo tertarik pada poin ke-19 dan ke-20 dari proposal tersebut, yang menjelaskan bahwa Palestina akan diberikan jalan untuk menjadi bangsa mandiri dan mampu menentukan masa depannya. Selain itu, ada juga poin yang menyebutkan bahwa AS akan memfasilitasi dialog Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai. “Isi proposal tersebut sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap isu Palestina,” ujar Prabowo Subianto.
Para pemimpin negara mayoritas Muslim kemudian menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai juru bicara untuk menyampaikan dukungan mereka kepada Presiden Trump. “Kami mendukung poin rencana tersebut,” kata Prabowo mengingat kembali momen itu, seraya menerima jawaban dari Trump bahwa PM Israel Netanyahu adalah urusannya.
Setelah pertemuan tersebut, muncul gagasan pembentukan BoP yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Kedelapan negara mayoritas Muslim kembali berunding dan menilai bahwa bergabung dengan BoP akan memberikan ruang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan yang berpihak pada kepentingan Palestina. “Ini lebih realistis dan konkret dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari BoP jika keputusan-keputusan yang diambil tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina. “Kami tidak akan segan angkat kaki dari BoP tanpa perlu konsultasi dengan anggota lainnya,” tambahnya menjawab pertanyaan Najwa Shihab.
