Headline.co.id, Bengkulu ~ JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korlantas Polri kembali meluncurkan program Mudik Gratis Presisi 2026 yang disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Posko Operasi Ketupat 2026 hingga Senin, 16 Maret 2026, tercatat sebanyak 32.721 orang telah mendaftar untuk memanfaatkan fasilitas transportasi aman ini di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mendukung mobilitas pemudik dalam jumlah besar tersebut, Polri telah menyiapkan armada transportasi yang memadai, termasuk 663 unit bus, 29 unit kendaraan Hiace, dan satu unit Kapal Motor Penumpang (KMP). Polda Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah peserta terbesar, mencapai 13.040 orang dengan dukungan 326 unit bus. Sementara itu, Polda Sumatra Barat memfasilitasi 12.000 pemudik, dan Polda Metro Jaya memberangkatkan 2.500 peserta dengan 60 unit bus.
Di Polda Aceh, moda transportasi yang digunakan adalah kombinasi bus dan puluhan unit Hiace, sedangkan Polda Jawa Timur menyediakan kapal laut untuk mengangkut ratusan penumpang beserta kendaraan roda dua milik masyarakat. Keberhasilan program ini mendapat apresiasi dari Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryo, S.H., M.Hum., yang menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada masyarakat yang telah mengikuti program ini.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Antusiasme para pemudik yang mencapai lebih dari 32 ribu orang ini merupakan bukti nyata bahwa program Mudik Gratis Presisi 2026 sangat dinantikan oleh khalayak luas,” ujar Irjen Agus Suryo. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini bukan hanya soal logistik transportasi, tetapi juga merupakan wujud perhatian dan aksi humanis Polri untuk masyarakat, serta langkah strategis dalam mendukung kelancaran dan keamanan arus mudik secara nasional.
Selain wilayah-wilayah dengan angka partisipasi ribuan, jajaran Polda lainnya seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Selatan, hingga Bengkulu dan Riau juga aktif memastikan setiap warga yang ingin pulang kampung mendapatkan akses transportasi yang layak. Pengaturan ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan di jalan raya, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya berencana mudik menggunakan kendaraan pribadi yang kurang aman untuk perjalanan jarak jauh.
