Headline.co.id, Jogja ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari orang tua siswa mengenai kualitas menu yang diterima selama bulan Ramadhan. Laporan menyebutkan bahwa makanan yang dibagikan di beberapa sekolah didominasi oleh roti, yang dianggap kurang memadai sebagai sumber gizi utama bagi siswa. Menanggapi hal ini, Pemerintah Daerah DI Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta pihak terkait untuk merespons keluhan masyarakat mengenai kualitas makanan yang diterima siswa. Pemerintah daerah menekankan pentingnya transparansi dalam penyediaan makanan, termasuk mencantumkan informasi kandungan gizi dan rincian harga komponen makanan dalam setiap paket MBG. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai nilai paket makanan yang diterima siswa serta memastikan kualitas makanan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., pakar teknologi pangan dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada perencanaan kebijakan yang matang, mulai dari penentuan anggaran, penyusunan standar gizi, hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan. “Kalau tujuannya untuk meningkatkan gizi anak SD, SMP, dan SMA tentu semua orang setuju. Tetapi persoalannya adalah apakah rencana itu sudah disusun secara baik, termasuk harga yang ditetapkan dari pusat,” ujarnya, Jumat (13/3).
Sri Raharjo menyoroti pentingnya penetapan harga paket makanan yang seragam di seluruh Indonesia, yang saat ini berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Ia menilai kebijakan harga yang sama perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait variasi kebutuhan gizi siswa pada jenjang pendidikan yang berbeda. “Kebutuhan energi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas tidaklah sama sehingga perencanaan menu harus mempertimbangkan perbedaan tersebut,” tuturnya.
Ia juga menyoroti sistem pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi makanan. Saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan yayasan yang menyalurkan program kepada sekolah melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menurut Sri Raharjo, kualitas makanan yang diterima siswa sangat bergantung pada kemampuan pihak yang mengelola dapur produksi. “Dapur yang sudah diisi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman kerja biasanya dapat mempertahankan kualitas makanan. Tetapi jika pengelolanya belum terlatih menangani produksi dalam jumlah besar, risiko terhadap keamanan pangan dan nilai gizinya bisa lebih tinggi,” jelasnya.
Sri Raharjo juga menekankan pentingnya memastikan setiap paket makanan memenuhi kebutuhan energi siswa. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan kalori berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan. Siswa sekolah dasar rata-rata membutuhkan sekitar 450 kalori, siswa SMP sekitar 550 kalori, sementara siswa SMA dapat membutuhkan sekitar 650 hingga 700 kalori untuk satu kali makan. “Kebutuhan energi tersebut harus dipenuhi melalui komposisi nutrisi yang seimbang, yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak dalam proporsi yang tepat,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa penyusunan menu harus mempertimbangkan berbagai komponen agar kebutuhan energi siswa terpenuhi. Menu MBG idealnya terdiri dari sumber karbohidrat seperti nasi, sumber protein baik nabati maupun hewani, serta sayur dan buah sebagai pelengkap gizi. “Kalau satu kali makan harus memenuhi sekitar 500 kalori, komposisinya harus mencakup karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah yang cukup. Padahal biaya satu paket juga harus mencakup nasi, lauk protein, sayur, dan buah,” katanya.
Sri Raharjo menjelaskan bahwa sumber protein hewani seperti telur, ayam, atau ikan umumnya lebih mahal dibandingkan protein nabati. Oleh karena itu, penyusunan menu harus dilakukan dengan perencanaan yang cermat agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi meskipun anggaran terbatas.
Ia juga menelaah perubahan format menu selama bulan Ramadhan, di mana makanan yang dimasak pagi atau siang hari baru dikonsumsi saat berbuka puasa. Situasi ini membuat jenis makanan yang dipilih harus mempertimbangkan daya tahan makanan serta aspek keamanan pangan. “Karena makanan dimasak pagi atau siang tetapi dimakan malam, maka harus dipilih makanan yang relatif aman sampai waktu berbuka, biasanya berupa olahan yang lebih kering serta buah utuh,” ujarnya.
Namun, perubahan bentuk menu tersebut berpotensi memengaruhi kandungan gizi yang diterima siswa. Dalam beberapa kasus, menu yang disederhanakan untuk menyesuaikan kondisi distribusi dapat membuat komposisi kalori dan nutrisi menjadi kurang optimal. Kondisi ini, imbuh Sri Raharjo, dapat menjadi salah satu alasan munculnya keluhan dari orang tua siswa.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, dapat tercapai secara optimal. Sebagai bagian dari evaluasi, Sri Raharjo menilai bahwa mekanisme penyediaan makanan melalui dapur produksi berskala besar masih menyisakan tantangan, terutama dalam hal pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Produksi makanan dalam jumlah besar setiap hari membutuhkan manajemen dapur yang ketat serta tenaga kerja berpengalaman agar kualitas makanan tetap terjaga.
Ia menyarankan pendekatan lain untuk membuat pelaksanaan program lebih terkendali, seperti memanfaatkan kantin sekolah sebagai basis penyediaan makanan bagi siswa. “Pertama, sebaiknya penyelenggaraan MBG itu berprinsip pada kantin sekolah. Tentang budgetnya Rp10.000 tetap bisa berjalan, tetapi standar gizi minimum diharapkan tetap tercapai,” ujarnya.
Menurut Sri, sistem tersebut memungkinkan makanan diolah langsung di lingkungan sekolah sehingga proses produksi dan distribusi menjadi lebih sederhana dan mudah diawasi. “Memang tetap membutuhkan tenaga kerja, tetapi tidak sebanyak dapur SPPG yang harus memasak dalam jumlah sangat besar,” katanya.
Ia menilai bahwa aspek keamanan pangan juga dapat lebih terjaga karena makanan diproduksi dan didistribusikan di tempat yang sama. “Kalau diolah dan dibagikan di sekolah, risikonya bisa lebih kecil dan semuanya lebih manageable,” pungkasnya.
