Headline.co.id, Jakarta ~ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan persiapan mereka untuk memastikan keamanan dan kelancaran mudik Lebaran 2026. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026).
Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Polri akan mengerahkan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026. Personel ini akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga Idulfitri.
Selain itu, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos ini akan tersebar di jalur utama mudik, area istirahat, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, serta kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi akan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. “Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Dedi Prasetyo.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Layanan 110 ini dirancang untuk mempercepat respons petugas di lapangan dengan memangkas birokrasi pelaporan. Dalam situasi darurat seperti kecelakaan, gangguan keamanan, atau kendala kendaraan, masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda atau Polres terdekat. “Kami ingin memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat mobilitas tinggi selama mudik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah juga menyiagakan 386 posko komunikasi dan sekitar 2.700 pos layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan. Sinergi kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan 110, dan integrasi layanan lintas sektor menandai babak baru manajemen mudik nasional yang responsif. Sistem ini memungkinkan kendala pemudik terdeteksi lebih cepat, diproses real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.
Dengan pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani mudik Lebaran dengan aman, nyaman, dan tenang, serta merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.
