Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan usia anak hingga 16 tahun dalam penggunaan media sosial dan layanan digital. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari paparan konten negatif seperti pornografi, perundungan siber, dan judi online. “Pada prinsipnya Kemenag memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut karena saat ini kita menghadapi situasi darurat dalam pelindungan anak, khususnya dari ancaman pornografi, perundungan siber, hingga judi daring,” ujar Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, pada Senin (9/3/2026).
Staf Khusus Ismail menilai langkah pemerintah ini sebagai bagian penting dari upaya melindungi generasi muda dari konten negatif di ruang digital yang dapat merusak perkembangan mental dan moral anak. Menurutnya, kebijakan pembatasan usia ini juga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Ia menambahkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pertama di kawasan yang menerapkan kebijakan pembatasan usia secara lebih tegas, sementara sejumlah negara di Eropa masih dalam tahap persiapan.
Ismail menjelaskan bahwa kebijakan komunikasi digital di Indonesia selama ini menganut prinsip “terbuka” atau open sky policy. Dalam sistem ini, penyedia jasa internet tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol negara. “Artinya, informasi yang beredar pada dasarnya bersifat terbuka. Negara biasanya melakukan pemblokiran apabila ditemukan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Ismail. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang menerapkan sistem penyaringan informasi sejak awal oleh negara sebelum konten dapat diakses masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yang mengatur pembatasan akses anak-anak berusia di bawah 16 tahun ke platform digital. Menurut aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas tersebut, anak berusia di bawah 16 tahun tidak boleh lagi memiliki akun di platform digital berisiko tinggi. Dalam penerapan peraturan tersebut, akun milik anak berusia di bawah 16 tahun di platform digital yang dinilai berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox akan dinonaktifkan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
