Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak bergantung pada pembayaran iuran. Partisipasi Indonesia dalam organisasi ini bertujuan untuk mendukung pemulihan warga sipil di Gaza, Palestina, tanpa terhambat oleh isu administratif seperti iuran keanggotaan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangan resminya pada Jumat (27/2/2026). Yvonne menekankan bahwa fokus utama Indonesia adalah memastikan mandat organisasi berjalan untuk melindungi warga sipil dan melakukan rekonstruksi di Gaza. “Jangan sampai dinamika administrasi menghambat mandat Board of Peace, jangan sampai menghambat fokus kita untuk melindungi warga sipil dan melakukan berbagai upaya rekonstruksi dan membantu saudara kita di Gaza,” ujar Yvonne.
Menindaklanjuti pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Yvonne menegaskan bahwa Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian tanpa dibebani kewajiban finansial. Sebelumnya, Menlu Sugiono dalam kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat pada Jumat (20/2/2026) menyampaikan bahwa kontribusi sebesar satu miliar dolar AS yang sempat dibahas bukanlah iuran wajib atau syarat keanggotaan tetap. “Tidak ada persyaratannya untuk menjadi anggota Board of Peace dengan kita harus membayar kontribusi dana. Indonesia menjadi anggota Board of Peace tanpa harus membayar,” kata Yvonne, mengutip pernyataan Menlu.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Indonesia memilih untuk berpartisipasi melalui pengiriman personel penjaga perdamaian. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk mendukung misi yang disepakati dalam forum tersebut. Personel Indonesia direncanakan akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) yang akan diterjunkan ke Gaza.
