Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak berbagai sektor untuk bekerja sama dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memproduksi barang halal di pasar domestik dan internasional. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, dalam sebuah talkshow bertema “Lebih Berkah Pembiayaan bagi Pelaku UMKM Produk Halal” yang diadakan oleh Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Aqil menekankan bahwa penguatan UMKM halal tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, BUMN, sektor swasta, komunitas, dan media. “Jumlah UMK kita sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk membantu para pelaku UMK agar bersertifikat halal,” ujarnya.
Ia juga mencatat bahwa tren pasar menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Konsumen, termasuk generasi muda, kini lebih selektif dalam memilih produk. “UMKM kita harus mengikuti perkembangan pasar. Konsumen hari ini semakin selektif. Bahkan anak-anak Gen-Z sekarang kalau mau makan bertanya dulu, ini sudah bersertifikat halal belum? Ini peluang besar untuk meningkatkan daya saing,” katanya.
Menurut Aqil, label halal kini bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan telah menjadi variabel penting dalam ekonomi dan daya saing produk. Untuk mempercepat sertifikasi halal, BPJPH menjalankan program fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI). Pada tahun 2026, kuota sertifikat halal gratis ditingkatkan menjadi 1,35 juta sertifikat, naik dari 1,1 juta sertifikat pada 2025.
Meski demikian, angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan total jumlah UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, BPJPH terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat akses sertifikasi halal dan memperkuat ekosistem halal nasional.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Sudaryano R Lamangkona, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk melalui penguatan pembiayaan syariah. “Kita harus bersama-sama membangun UMKM untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Saya berharap AMKI juga terus berperan aktif mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya pembiayaan syariah serta penguatan UMKM halal,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Consumer Bank Syariah Nasional, Mochamad Yut Penta, menyatakan bahwa bank syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat UMKM halal melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan berkeadilan. Menurutnya, skema pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif permodalan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik. Selain menyediakan modal, bank syariah juga dapat mengintegrasikan pembiayaan dengan program pendampingan usaha untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keberlanjutan bisnis.
Sinergi regulator, lembaga sertifikasi, perbankan, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci memperkuat ekosistem halal nasional serta meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global.
