Headline.co.id, Blora ~ Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora bersama Pemerintah Kabupaten Blora menyelenggarakan Sarasehan HPN 2026. Acara ini mengusung tema nasional “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, dan Bangsa Kuat” dan berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Topik yang diangkat adalah “Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden” sebagai upaya memperkuat peran pers dalam menjaga kualitas informasi publik.
Forum ini bertujuan untuk membangun sinergi pers, pemerintah, dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan jurnalis dapat menjadi garda terdepan dalam menangkal disinformasi serta menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan beretika.
Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara kunci, termasuk Bupati Blora yang diwakili oleh Sekda Blora, Ketua DPRD Kabupaten Blora, dan Kapolres Blora yang diwakili oleh Wakapolres Blora. Selain itu, narasumber utama dari Dewan Pers, Mohammad Jazuli, yang juga merupakan Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Periode 2025–2028, turut hadir.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam paparannya, Jazuli menegaskan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap media tidak dapat diselesaikan dengan kecepatan dan sensasi. Sebaliknya, praktik jurnalistik yang mengabaikan kode etik justru akan memperparah kerusakan citra pers di mata masyarakat. “Pers memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan berdasarkan fakta,” katanya.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, menilai bahwa kerja jurnalistik telah memberikan dampak nyata bagi perbaikan pelayanan publik. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menyebutkan bahwa pers berfungsi sebagai mata dan telinga birokrasi, dan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak anti kritik. Komang Gede Irawadi juga mengusulkan agar peserta diberikan sertifikat bertajuk “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, dan Bangsa Kuat” mengingat kehadiran langsung Dewan Pers dari pusat dalam forum daerah merupakan hal yang jarang terjadi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Blora berharap dapat mewujudkan ekosistem pers yang sehat dan profesional, sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. (MC Kab. Blora/Vinna/eyv)
