Headline.co.id, Bandung Barat ~ Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengunjungi Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana longsor. Kehadiran Menteri Pertanian bersama Wakil Menteri Pertanian, pejabat Eselon I Kementerian Pertanian, dan Komisi IV DPR RI menunjukkan respons cepat pemerintah dalam menangani bencana dan melindungi masyarakat terdampak. “Kami turut berduka cita atas korban bencana di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kami turun langsung memberi bantuan ada 24 truk, bantuan siap saji, tetapi ada juga beras dan seterusnya,” ujar Mentan Amran, Rabu (28/1/2026).
Data sementara menunjukkan bahwa jumlah pengungsi mencapai 564 jiwa dari 186 kepala keluarga (KK). Para pengungsi ini ditempatkan di beberapa lokasi pengungsian, termasuk anak-anak, balita, dan ibu hamil yang memerlukan perhatian khusus. Sebanyak 24 truk bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak, berisi pangan siap saji, beras, air mineral, mi instan, biskuit, susu UHT, serta kebutuhan pokok lainnya. Bantuan ini berasal dari Kementerian Pertanian serta dukungan mitra swasta dan UPT lingkup Kementan. “Rencana awal kami siapkan 100 truk bantuan. Namun, karena keterbatasan lokasi, kami kirim 24 truk bantuan siap saji, disertai beras dan kebutuhan pokok lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa segera terbantu,” tambah Mentan Amran.
Selain bantuan logistik, dukungan dari berbagai mitra tercatat dengan total nilai bantuan sekitar Rp1,17 miliar untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. Mentan Amran menekankan pentingnya solusi jangka panjang untuk mencegah bencana serupa, terutama di daerah rawan longsor. Ia mendorong perubahan pola tanam di wilayah dengan kemiringan tinggi, mengganti tanaman hortikultura dengan tanaman tahunan atau perkebunan yang memiliki perakaran kuat untuk menahan erosi dan mencegah longsor.
“Ini kita harus berikan solusi permanen. Kami minta Pak Bupati, kami akan mengganti tanaman hortikultura di daerah kemiringan, tajam. Itu kita ganti menjadi tanaman perkebunan. Nah daerah-daerah yang landai kita tanami hortikultura, jadi kita bagi. Kalau tanaman tahunan, itu akarnya bisa dalam sehingga mencegah erosi dan longsor,” jelasnya. Menurut Mentan Amran, anggaran untuk program tersebut sudah tersedia, sesuai arahan Presiden RI yang menargetkan pengembangan tanaman perkebunan hingga 870 ribu hektare secara nasional, dengan prioritas pada daerah rawan bencana.
“Begitu usulan dari Pak Bupati dan Pak Gubernur masuk, UPT Kementan di wilayah ini akan langsung bergerak cepat. Di daerah landai tetap kita tanami hortikultura, sementara daerah dengan kemiringan tinggi kita fokuskan pada tanaman tahunan. Untuk sementara bisa dilakukan tumpangsari agar pendapatan petani tetap berjalan,” imbuhnya. Mentan Amran juga memastikan pemerintah pusat siap membantu pemulihan lahan pertanian dan sarana produksi, termasuk greenhouse yang terdampak, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan memastikan produktivitas petani tetap terjaga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rajiv, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Mentan Amran dalam penanganan bencana. Menurutnya, Kementan tidak hanya fokus pada sektor pertanian, tetapi juga menunjukkan kepedulian kuat dalam misi kemanusiaan. “Kami dari Komisi IV mengapresiasi Kementerian Pertanian yang selaku mitra Komisi IV yang selalu cepat tanggap menanggulangi bencana. Bukan hanya di bidangnya, tapi Kementan fokus juga dengan bantuan kemanusiaannya. Kami dari Komisi IV mengapresiasi itu,” puji Rajiv. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, BNPB, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan korban, seraya menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban dan keluarga.
Melalui langkah cepat, bantuan nyata, dan perencanaan jangka panjang, Kementerian Pertanian berkomitmen tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan untuk melindungi petani dan masyarakat.
