Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Sosial telah menyalurkan dana santunan kepada 355 ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa penyaluran santunan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. “Ahli waris menerima santunan sebesar Rp15 juta per korban meninggal dunia, sementara korban luka berat menerima Rp5 juta,” ujar Mensos pada Selasa (20/1/2026).
Proses penyaluran santunan ini dilakukan melalui kerja sama Kementerian Sosial dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah setempat. Mekanisme validasi data dilakukan oleh bupati atau wali kota dan diverifikasi oleh BNPB. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, santunan telah disalurkan kepada 355 ahli waris yang tersebar di tiga provinsi. Di Provinsi Aceh, penerima santunan berasal dari Kabupaten Pidie sebanyak dua jiwa, Kabupaten Pidie Jaya 30 jiwa, Kabupaten Aceh Tenggara 12 jiwa, dan Kabupaten Pasaman Barat delapan jiwa.
Di Provinsi Sumatra Utara, santunan diberikan kepada ahli waris korban di Kota Sibolga sebanyak 54 jiwa dan Kabupaten Langkat 16 jiwa. Sementara di Provinsi Sumatra Barat, santunan disalurkan kepada ahli waris korban di Kota Padang Panjang sebanyak 25 jiwa, Kabupaten Agam 195 jiwa, dan Kabupaten Padang Pariaman 13 jiwa.
Menteri Sosial juga menyampaikan bahwa jumlah penerima santunan masih berpotensi bertambah seiring dengan proses validasi data yang terus berlangsung. Saat ini, terdapat pengajuan santunan bagi 62 jiwa di Aceh dan 118 jiwa di Sumatera Utara yang sedang diproses melalui sistem perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, bantuan santunan ahli waris yang masih dalam tahap pemberkasan oleh dinas sosial setempat mencakup 439 jiwa di Aceh, 109 jiwa serta 30 korban luka berat di Sumatera Utara, dan 25 jiwa di Sumatera Barat. “Santunan akan kami salurkan setelah seluruh data ditandatangani oleh bupati atau wali kota setempat,” tambah Mensos.
