Headline.co.id, Jogja ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menargetkan perluasan cakupan penerima manfaat, dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia dua tahun. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengatasi kasus stunting yang masih menjadi masalah di Indonesia. Namun, ada kekhawatiran terkait kesiapan layanan kesehatan primer dan integrasi sistem kesehatan yang belum optimal, serta pengawasan keamanan pangan yang perlu diperkuat.
Dr. Fitriana Murriya Ekawati, Ph.D., dosen dan peneliti di Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) FK-KMK UGM, menilai bahwa program MBG yang menyasar ibu hamil dan balita usia 0-2 tahun dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan pemenuhan gizi. Ia menyarankan agar program ini diintegrasikan dengan layanan kesehatan ibu dan anak yang sudah ada, seperti pelayanan antenatal, postnatal, dan pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu. “Jika dikelola secara terintegrasi, program ini tidak hanya memperbaiki asupan gizi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat upaya promosi dan prevensi kesehatan, utamanya peran layanan primer sebagai koordinator utama kesehatan keluarga,” ujarnya pada Kamis (22/1).
Menurutnya, intervensi gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Periode ini berperan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan fungsi metabolik anak yang berdampak hingga usia dewasa. “Jika anak kekurangan gizi pada fase 1.000 hari pertama, hal ini berdampak menjadi akar terjadinya persoalan kesehatan jangka panjang, mulai dari stunting, gangguan kognitif, hingga meningkatnya risiko penyakit menular di usia dewasa,” jelasnya.
Perluasan program MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–2 tahun menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam intervensi gizi. Jika sebelumnya intervensi lebih terbatas pada pemberian makanan tambahan atau suplementasi, kini pemerintah berupaya memastikan kecukupan gizi secara lebih luas pada periode paling krusial dalam siklus kehidupan. Namun, keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada detail pelaksanaan di lapangan. “Efektivitasnya sangat bergantung pada detail teknis pelaksanaannya, bagaimana program ini dapat berjalan baik, integratif, berkesinambungan, serta dapat dipadukan dengan intervensi lain seperti perbaikan sanitasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta praktik pengasuhan dan pemberian makan yang tepat di tingkat keluarga dan masyarakat,” paparnya.
Ia menilai bahwa keterlibatan layanan kesehatan primer dalam pelaksanaan MBG saat ini masih terbatas antarwilayah. Kasus keracunan MBG pada 2025 menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih memerlukan penguatan serius, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Layanan kesehatan primer memiliki posisi strategis dalam mitigasi risiko melalui kolaborasi lintas sektor, edukasi keluarga, hingga deteksi dini kejadian yang tidak diharapkan. “Penguatan kapasitas tenaga kesehatan primer dan integrasi pada surveilans keamanan pangan menjadi kunci agar kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita benar-benar terlindungi. Nantinya perlu dipantau perkembangan dan jangka panjang kesehatannya melalui Puskesmas agar dalam terpantau dengan baik,” ujarnya.
Untuk menilai keberhasilan MBG, penurunan angka stunting tidak cukup dijadikan satu-satunya indikator. Indikator lain yang penting meliputi status gizi dan kesehatan ibu, penurunan anemia, peningkatan praktik ASI eksklusif dan MPASI yang kuat, serta meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan primer oleh keluarga. Selain indikator hasil, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan proses dan kualitas jalannya program. Seperti, keamanan pangan tanpa kejadian keracunan (zero defect), kepatuhan standar SPPG, hingga peningkatan literasi gizi pada setiap keluarga. “Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengukuran kinerja layanan kesehatan yang menekankan mutu dan keselamatan, bukan hanya output semata,” tegasnya.
Agar program MBG tidak hanya sebatas program bantuan pangan, ia merekomendasikan penguatan integrasi dengan sistem kesehatan primer dan pendekatan berbasis keluarga. Ini diposisikan sebagai bagian dari paket intervensi promotif dan preventif yang terhubung dengan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, serta pemantauan keluarga berisiko. Melibatkan kader, lintas sektor penguatan kapasitas tenaga primer, serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan pemantauan berkelanjutan adalah langkah tepat dalam mendorong penguatan ketahanan dan sistem kesehatan primer pada keluarga. “Dengan pendekatan ini, MBG dapat berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga dan sistem kesehatan primer yang dapat mendorong kemandirian keluarga dalam menjaga kesehatan jangka panjang,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peran layanan primer perlu dipantau secara berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga siklus pelaksanaannya pada program MBG. Tenaga kesehatan primer di Puskesmas memiliki data penting seperti riwayat anemia, hipertensi dalam kehamilan, atau gangguan tumbuh kembang anak yang dapat digunakan untuk personalisasi intervensi MBG. Dengan demikian, layanan primer bisa memantau apakah intervensi benar-benar memperbaiki status gizi. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG. “Program ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga pola pelaksanaan upaya pemenuhan gizi sangat perlu banyak kolaborasi lintas sektor yang mampu mendukung perluasan manfaat oleh semua pihak,” pungkasnya.
