Headline.co.id, Bone Bolango ~ Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo berkomitmen mempercepat modernisasi sektor perikanan tangkap sebagai bagian dari program Agromaritim daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui rapat tematik yang dilaksanakan pada Rabu (21/1/2026), dihadiri oleh seluruh jajaran Bidang Perikanan Tangkap dan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Tenda, Tilamuta, dan Gentuma.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, yang menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan harus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan sebagai sumber pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan visi kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Aryanto Husain menekankan pentingnya penguatan perikanan tangkap yang berdiri di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Inclusive Fishing yang berfokus pada pemberdayaan nelayan secara menyeluruh. Pilar kedua adalah peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah. Pilar ketiga adalah penerapan prinsip blue economy yang berkelanjutan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia juga menyoroti pentingnya menyusun program strategis untuk memitigasi potensi kebocoran penerimaan (potential lost), yang didukung oleh perbaikan kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta penguatan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu terobosan penting yang didorong adalah percepatan realisasi Satu Data Nelayan berbasis bynamebyaddress (berdasarkan nama dan alamat).
Database yang akurat dan terpadu ini diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan pemerintah dan program pembinaan tepat sasaran, sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan nelayan di lapangan. Pembahasan juga mengarah pada penguatan UPTD Pelabuhan Perikanan berbasis spasial, di mana perencanaan dan layanan setiap pelabuhan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sebaran aktivitas perikanan, serta kebutuhan spesifik nelayan di masing-masing lokasi.
Optimasi fungsi pelabuhan sebagai pintu utama kegiatan perikanan juga menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD melalui pengelolaan layanan kepelabuhanan yang efektif, efisien, dan tertib. Selain itu, DKP mendorong inovasi pengelolaan perikanan tangkap dan peningkatan kapasitas SDM nelayan.
Monitoring pemanfaatan bantuan kapal perikanan akan diperketat agar benar-benar menjadi instrumen peningkatan pendapatan. Ke depan, pengelolaan penangkapan ikan akan mengikuti road map yang jelas menuju sistem yang lebih modern dan berdaya saing, termasuk membidik pasar internasional. Penerapan kewajiban Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan juga akan dijalankan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah isu krusial, seperti pendalaman konsep taksi nelayan serta penanganan persoalan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional melaut, yang sering menjadi kendala utama nelayan. (mcgorontaloprov/yanto)
