Headline.co.id, Tiakur ~ Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah resmi dimulai dengan peninjauan lokasi dan pemasangan patok batas lahan seluas sekitar 8 hektare. Lokasi tersebut terletak di pertigaan Desa Klis–Syota dan dari arah Bandara Werwaru, yang dilakukan pada Senin (19/1/2026).
Acara ini dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Djalaluddin Salampessy, yang mewakili Gubernur Maluku, serta Anggota DPRD Provinsi Maluku, Suanthie J. Laipeny. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Eduard J. S. Davidz, Camat Pulau Moa, Pemdes Klis, Ketua BPD Klis, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para pemilik lahan, dan masyarakat setempat.
Djalaluddin Salampessy mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2024–2025. Inpres ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan menyiapkan kader dan generasi emas Indonesia 2045. Salampessy menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari pembangunan nasional yang harus diwujudkan bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami telah hadir di MBD dan mendorong pembangunan pendidikan melalui SR. Kami berharap kesediaan bapak ibu semua, khususnya pemilik lahan, untuk menyambut baik Inpres yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa pembangunan sekolah ini akan mengikuti standar pemerintah pusat dengan nilai investasi sekitar Rp250 miliar.
Sekolah Rakyat ini akan berbentuk boarding school (sekolah berasrama) dan ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seleksi akan dilakukan secara ketat melalui verifikasi pendamping PKH, BPS, dan tim sosial kabupaten, dengan kriteria desil satu hingga desil lima.
Selain manfaat pendidikan, program ini diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Manfaatnya bukan hanya sekolahnya, tetapi juga bagi masyarakat. UMKM akan tumbuh dan masyarakat akan dilibatkan. Ini bukan janji atau kampanye, melainkan kebijakan pemerintah yang harus dijalankan,” jelasnya.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini membutuhkan lahan seluas sekitar 7,63 hingga 8 hektare, yang akan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung, seperti lapangan sepak bola, voli, basket, asrama, serta fasilitas penunjang lainnya. Salampessy mengajak semua pihak untuk menyukseskan program nasional ini demi masa depan generasi Maluku.
“Mari kita dukung dan sukseskan program yang sangat luar biasa ini, agar 10 tahun ke depan kita bisa bercerita kepada anak cucu bahwa kita punya kontribusi nyata untuk negeri ini,” tutupnya.
Ketua BPD Desa Klis, Megi Kwuwulay, menyatakan dukungan penuh masyarakat Desa Klis terhadap pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Ia mengungkapkan bahwa lahan yang dipatok hari ini merupakan hibah masyarakat kepada pemerintah untuk kepentingan pendidikan.
“Hari ini kita pasang patok di atas tanah Desa Klis yang kita serahkan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk dibangun Sekolah Rakyat. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. Ia berharap kehadiran sekolah ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di MBD.
Kegiatan pemasangan patok diakhiri dengan prosesi adat oleh pemangku adat setempat dan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh rohaniawan Desa Klis, sebagai ungkapan syukur atas rencana pembangunan tersebut.
