Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya sinkronisasi program dan kegiatan pusat dan daerah dalam penyusunan perencanaan untuk Tahun 2027. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 dan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) di Jakarta, Senin (12/1/2026). Dalu Agung menegaskan bahwa penyusunan perencanaan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menjadi instrumen pengarah pelaksanaan program yang jelas dan terukur dari tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja.
“Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja harus efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas, agar menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen, menunjukkan pengelolaan anggaran yang relatif efektif. Namun, optimalisasi masih perlu diperkuat, terutama pada sumber penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar membuat pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Sementara itu, target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun. “Sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lainnya. Karena itu, koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci agar target pendapatan dan kualitas layanan dapat berjalan seiring,” tegas Dalu Agung.
Dalam perencanaan Tahun 2027, seluruh usulan satuan kerja telah dikelompokkan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun, dengan kontribusi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat Rp2,956 triliun.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran ATR/BPN saat ini berada dalam kategori optimal, namun tetap menyisakan ruang perbaikan. “Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang harus dievaluasi. Karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memperkuat mitigasi risiko agar perencanaan lebih presisi dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Bagian Program dari seluruh direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. Sinkronisasi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran ATR/BPN yang berbasis kinerja, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
