Headline.co.id, Jakarta ~ Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoegiantoro, menyoroti penurunan keterbukaan informasi di sejumlah badan publik besar di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Senin (15/12/2025). Donny menyatakan bahwa beberapa badan publik yang sebelumnya berada di peringkat atas kini mengalami penurunan signifikan. Fenomena ini banyak terjadi pada badan-badan publik besar di luar struktur utama pemerintahan.
“Di negara ini ada badan publik yang dulunya peringkat satu, dua, tiga, sekarang justru merosot. Ini terjadi pada badan-badan besar. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi?” ujar Donny. Ia menjelaskan bahwa persaingan keterbukaan informasi semakin ketat, dan badan publik yang sebelumnya di peringkat bawah kini mampu belajar dan beradaptasi lebih cepat dibanding institusi yang dahulu menjadi rujukan.
Donny mencontohkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dulu sering dijadikan role model keterbukaan informasi. Namun saat ini, KAI justru menghadapi tantangan untuk mempertahankan kualitas keterbukaannya. “Dulu banyak yang belajar ke Kereta Api Indonesia. Sekarang KAI sendiri masih kesulitan. Ibaratnya, guru kencing berdiri, murid kencing naik jet ski. Muridnya malah lebih cepat maju,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam kesempatan tersebut, Donny juga mengapresiasi sejumlah pendatang baru yang berhasil meraih predikat informatif. Ia menyebut hadirnya lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, hingga pemerintah provinsi yang baru pertama kali mengikuti anugerah keterbukaan informasi. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang sebelumnya tidak pernah ikut dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi, namun kini berhasil hadir dengan predikat informatif.
Namun demikian, Donny menegaskan bahwa KIP tidak hanya memberikan pujian. Ia mengungkap masih ada badan publik—termasuk kementerian dan lembaga—yang memperoleh nilai nol dalam penilaian keterbukaan informasi publik. “Ada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural yang nilainya nol. Ini perlu kita perhatikan secara serius,” tegasnya.
Menurut Donny, keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang semata sebagai kewajiban Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jika hanya dianggap beban administratif, pelaksanaannya akan terasa berat. “Kalau keterbukaan informasi dijadikan kebutuhan, bukan sekadar kewajiban, insyaallah akan berjalan baik dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Donny juga memberikan apresiasi khusus kepada Polri yang dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Ia menilai Polri menjadi contoh baik karena telah membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kuat dan jelas secara organisasi. “Polri sudah memiliki PPID struktural, mulai dari Kepala Divisi Humas, Karo Penmas, Karo PID, hingga Biro Multimedia. Ini luar biasa dan bisa jadi contoh nasional,” katanya.
Menurut Donny, penguatan PPID secara struktural sangat penting mengingat tantangan pengelolaan informasi publik semakin kompleks. Lemahnya PPID, kata dia, akan berdampak langsung pada hasil monitoring evaluasi, indeks keterbukaan informasi publik, hingga potensi sengketa informasi. Ia berharap badan publik lain dapat mencontoh langkah Polri agar keterbukaan informasi semakin responsif, akuntabel, dan berkualitas.
Mengakhiri sambutannya, Donny menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan waktu dan secara resmi membuka Forum Indeks Keterbukaan Informasi, Launching, dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atas arahan Sekretaris KIP, Muliati. Pembukaan acara ditandai dengan ketukan palu sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan nasional keterbukaan informasi publik tahun 2025.
