Headline.co.id, Bener Meriah ~ Pemerintah menegaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan (SAR) untuk korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat akan terus dilanjutkan. Keputusan ini diambil setelah koordinasi intensif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dengan mempertimbangkan laporan korban hilang yang terus berkembang di lapangan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers mengenai penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, yang berlangsung di Pusat Informasi dan Media Center di Banda Aceh, Minggu (14/12/2025). Menurut Muhari, perpanjangan operasi SAR merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti setiap laporan korban hilang dengan serius dan akurat.
“Operasi SAR kami sesuaikan dengan data korban hilang yang dilaporkan di masing-masing kabupaten dan kota. Meski di beberapa wilayah laporan korban hilang telah nihil, tim Basarnas tetap bersiaga karena ada kemungkinan korban ditemukan di wilayah administratif lain yang berdekatan,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di Provinsi Aceh, operasi SAR masih berlangsung di enam kabupaten, yaitu Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya. Sementara di Sumatera Utara, pencarian dan pertolongan dilanjutkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga. Adapun di Sumatra Barat, operasi SAR diteruskan di empat wilayah, yakni Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.
Kapusdatin BNPB menegaskan bahwa korban yang ditemukan di wilayah berbeda akan tetap diidentifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat (by name by address), kemudian dicocokkan dengan data kependudukan untuk memastikan asal daerah korban. Langkah ini penting untuk menjaga keakuratan data nasional dan mencegah duplikasi pencatatan.
Selain wilayah yang masih aktif melaksanakan SAR, beberapa kabupaten lain berstatus Basarnas siaga. Apabila terdapat laporan baru dari keluarga atau masyarakat terkait dugaan korban hilang, operasi pencarian akan kembali dibuka.
Dalam perkembangan terbaru, tim gabungan SAR yang dipimpin Basarnas pada Minggu (14/12/2025) kembali menemukan 66 korban meninggal dunia, terdiri atas 33 korban di Aceh, 19 korban di Sumatera Utara, dan 14 korban di Sumatra Barat. Pemerintah menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban.
Dalam kurun waktu satu minggu terakhir, jumlah korban hilang berkurang 58 orang, seiring ditemukannya sejumlah korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh hasil verifikasi ulang berbasis kecamatan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Proses identifikasi di lapangan sangat dinamis. Ada kasus khusus, misalnya jasad yang ditemukan di area pemakaman dan ternyata merupakan warga yang telah meninggal sebelum bencana. Setelah diverifikasi, data korban akan disesuaikan,” jelas Kapusdatin BNPB.
Pada hari yang sama, tim SAR juga kembali menemukan 10 jasad, masing-masing sembilan korban di Aceh dan satu korban di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia di tiga provinsi meningkat dari 1.006 jiwa menjadi 1.016 jiwa.
Sementara itu, jumlah korban hilang menurun dari 217 orang menjadi 212 orang, seiring proses identifikasi dan sinkronisasi data kependudukan lintas daerah. Jumlah pengungsi juga menunjukkan tren penurunan. Per hari ini, jumlah pengungsi tercatat 624.670 orang, turun dari 654.642 orang pada hari sebelumnya. Penurunan terutama terjadi karena sebagian warga mulai tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat yang rumahnya tidak terdampak langsung.
Meski demikian, warga yang berpindah ke rumah keluarga tetap dikategorikan sebagai pengungsi mandiri, karena masih bergantung pada pasokan pangan dan logistik dari dapur umum. Pemerintah memastikan kebutuhan mereka tetap diperhitungkan dalam sistem distribusi bantuan.
“Verifikasi terus kami lakukan untuk memastikan apakah warga sudah benar-benar kembali ke rumah atau masih membutuhkan dukungan logistik. Prinsipnya, negara tidak boleh absen sampai seluruh warga benar-benar pulih,” pungkas Abdul.
