Headline.co.id, Jakarta ~ Komunikasi kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat, terutama di tengah cepatnya arus informasi di era digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam membaca dinamika publik sebagai kunci utama membangun komunikasi kebijakan yang efektif. Hal ini disampaikan dalam acara Executive Briefing bertajuk “Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah” di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).
Nezar Patria menyatakan bahwa kebijakan yang baik sangat bergantung pada strategi komunikasi yang tepat. “Banyak kebijakan sebenarnya bermanfaat, tetapi dinilai buruk karena gagal dikomunikasikan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan informasi publik tersedia secara tepat waktu dan tepercaya agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurut Nezar, setiap orang kini bisa memproduksi dan menyebarkan informasi melalui media sosial, menjadikannya produsen sekaligus konsumen informasi. “Inilah yang membuat lanskap komunikasi kita begitu riuh,” katanya. Konsistensi dan transparansi dalam menyampaikan fakta, terutama saat krisis, menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. “Trust is the new currency. Kepercayaan adalah mata uang baru di tengah ketidakpastian. Jaga kepercayaan publik. Jangan lip service,” tegasnya.
Nezar juga menambahkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya tercermin dari pesan yang disampaikan, tetapi juga dari kehadiran pejabat, cara pengambilan keputusan, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang komunikasi kebijakan menjadi langkah strategis agar kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh publik.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah bagi pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemkomdigi. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peluncuran buku “Komunikasi Kebijakan” sebagai rujukan aparatur dalam memahami proses kebijakan secara lebih sistematis. Selain itu, Kemkomdigi telah mengembangkan Learning Management System (LMS) Pembelajaran Komunikasi Kebijakan bekerja sama dengan FISIPOL UGM yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola komunikasi kebijakan agar informasi publik tersampaikan secara lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya.
