Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai penyesuaian kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selama masa tanggap darurat bencana alam akibat cuaca ekstrem. Kebijakan ini mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan memanfaatkan berbagai platform digital, berlaku mulai 27 hingga 29 November 2025.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa langkah ini diambil demi melindungi keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang di beberapa wilayah. “Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,” ujar Mahyeldi saat berada di Nagari Kampung Tanjung Koto Mambang, Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, pada Kamis (27/11/2025).
Mahyeldi menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat memungkinkan pemerintah daerah untuk bersikap adaptif dalam melindungi masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus memastikan masyarakat tidak menghadapi beban tambahan di tengah kondisi sulit. Gubernur juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan resmi pemerintah maupun petugas di lapangan. “Insya Allah, dengan kehati-hatian dan kebersamaan, kita bisa melewati masa ini dengan baik,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemprov Sumbar terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Mahyeldi menegaskan bahwa penyesuaian pembelajaran dapat diperpanjang apabila kondisi belum kondusif. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Fuadi, menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor 300.2.1/7371/SEK/DISDIK-2025 telah disampaikan kepada seluruh kepala satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB melalui cabang dinas masing-masing.
Habibul menegaskan bahwa seluruh sekolah diwajibkan melaksanakan PJJ selama masa penyesuaian. Kepala sekolah diberi keleluasaan untuk memperpanjang pelaksanaan PJJ sesuai kondisi wilayah masing-masing. “Keputusan kepala sekolah sangat menentukan, karena merekalah yang paling memahami situasi dan kondisi di lapangan,” kata Habibul. Ia berharap para pendidik tetap memberikan layanan pembelajaran terstruktur dan proporsional kepada peserta didik melalui platform digital, sembari menjaga keselamatan diri dan keluarga. Melalui langkah ini, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh masyarakat di tengah kondisi cuaca ekstrem.
