Headline.co.id, Jakarta ~ Kemandirian ekonomi domestik menjadi elemen penting bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global. Saat ini, ekonomi nasional masih menunjukkan tren positif. Pada triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04 persen, sementara inflasi pada Oktober 2025 berada dalam target, yaitu 2,86 persen secara tahunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa untuk mencapai kemandirian ekonomi. Menurutnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya bergantung pada kepemimpinan, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya alam, kapasitas produksi, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Pernyataan ini disampaikan saat menutup 16th Kompas 100 CEO Forum di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).
Airlangga menggambarkan ekonomi sebagai tim balap yang memerlukan penyesuaian cepat dan tepat. Inovasi dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama, terutama setelah pandemi Covid-19 yang mengajarkan pentingnya keseimbangan akselerasi dan kehati-hatian.
Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan hasil positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2025 berada di level 115, dan PMI Manufaktur Indonesia meningkat menjadi 51,2 pada Oktober 2025. Dalam perdagangan luar negeri, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD4,34 miliar pada September 2025, melanjutkan tren surplus selama 65 bulan berturut-turut, terutama dari sektor nonmigas dengan surplus USD5,99 miliar.
Pemerintah terus mendorong investasi berkualitas melalui penguatan hilirisasi dan percepatan digitalisasi. Digitalisasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk satelit, jaringan serat optik, dan infrastruktur energi hijau. Salah satu tantangan adalah realisasi ASEAN Power Grid (APG) yang disepakati pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur, khususnya untuk menghubungkan sistem kelistrikan Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Riau.
Realisasi investasi dari Januari hingga September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun, tumbuh 13,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. Investasi di sektor hilirisasi juga meningkat signifikan, dengan nilai Rp431,4 triliun atau sekitar 30,1 persen dari total investasi.
Penguatan hilirisasi industri menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional. Hilirisasi menjadi fondasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik, khususnya industri baterai, serta membuka peluang menuju pengembangan industri semikonduktor yang diproyeksikan bernilai USD1 triliun pada 2030.
Pemerintah juga mempercepat pengembangan ekonomi digital yang tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN. Pada 2024, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD90 miliar dan meningkat hingga USD360 miliar pada 2030. Sektor keuangan digital menjadi penggerak utama, dengan pemanfaatan QRIS yang menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta pelaku usaha, di mana sekitar 93% adalah UMKM.
Airlangga menambahkan, pemerintah telah menandatangani perjanjian Indonesia–EU CEPA pada September lalu, yang mencakup klaster digital untuk mendorong investasi teknologi, pengembangan talenta digital, serta percepatan adopsi teknologi.
Penguatan transformasi digital mensyaratkan infrastruktur konektivitas yang andal, seperti pembangunan pusat data. Indonesia saat ini memiliki kapasitas sekitar 500 MW data center, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 2.700 MW, sehingga peluang investasi swasta masih terbuka luas.
Menurut Menko Airlangga, pengembangan data center di Nongsa Digital Park, Batam, menjadi salah satu pengubah permainan. Pemerintah mendorong ekspansi dan kerja sama lintas negara dengan Singapura, Johor, dan Riau untuk memperluas jaringan data center berbasis kecerdasan buatan, yang memerlukan sumber energi dan air yang melimpah.
Menutup paparannya, Menko Airlangga mengajak para CEO untuk terus mendorong semangat “Indonesia Incorporated” agar posisi Indonesia semakin kuat dalam forum internasional seperti ASEAN, APEC, dan G20. Peran aktif dunia usaha dinilai penting untuk mengawal kepentingan nasional dan memastikan Indonesia tetap berpengaruh dalam pengambilan keputusan global.
