Headline.co.id, Palangka Raya ~ Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPA3PM) mengadakan pertemuan koordinasi lintas sektor. Pertemuan ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta mengatasi masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Acara ini berlangsung di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, pada Jumat (14/11/2025).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi. Tujuannya adalah memastikan mekanisme perlindungan yang terpadu, cepat, dan tepat sasaran dapat terlaksana dengan baik. “Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas sistem pencegahan, serta memperluas jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Palangka Raya,” ujar Arbert.
Arbert menambahkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, serta masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tantangan serius. Masalah ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, dan masyarakat sangat penting. “Melalui forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas lembaga layanan, serta memperluas cakupan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai lini pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Arbert juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DPPKBPA3PM untuk memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi layanan terpadu berbasis masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Polresta Palangka Raya melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palangka Raya, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya. (MC Kota Palangka Raya/Gusti/Eyv)
