Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya komunikasi publik sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Menurutnya, humas pemerintah berperan sebagai navigator dalam membangun kepercayaan publik. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (12/11/2025) malam.
Meutya Hafid menyatakan bahwa komunikasi publik bukan sekadar tugas tambahan, melainkan merupakan inti dari pembangunan nasional. “Profesi humas adalah jembatan negara dan rakyat,” ujarnya. Hingga Agustus 2025, tercatat ada 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia, yang menunjukkan pentingnya peran humas dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tema AMH 2025, “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju,” dianggap relevan dengan tantangan komunikasi digital saat ini. Meutya menilai bahwa tantangan terbesar bagi humas bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun narasi yang substansial dan berdampak. “Konsep satu suara bukan berarti menyeragamkan pesan antarinstansi, tetapi menyamakan irama dan sinkronisasi agar pesan pemerintah lebih mudah dimengerti dan sampai secara efektif,” jelasnya.
Menkomdigi juga menyoroti tantangan kehumasan di era digital, termasuk maraknya disinformasi dan berita bohong. Ia menekankan bahwa humas pemerintah harus menjadi “mercusuar kebenaran” di tengah arus informasi yang bising. Kepercayaan publik, menurutnya, dibangun melalui konsistensi dan integritas. “Selama kita menunjukkan konsistensi, insyaallah komunikasi publik kita akan terus kontekstual dan berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Meutya juga memaparkan peningkatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024. Meskipun hasil perhitungan tahun 2025 masih berlangsung, tren kenaikan diyakini berlanjut. Ia mendorong tiga bentuk kolaborasi dalam memperkuat komunikasi publik: vertikal pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti di forum seperti malam ini, tetapi harus dilakukan secara konkret, nyata, dan terstruktur,” tegas Meutya. Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, melaporkan bahwa AMH 2025 diikuti oleh 350 perwakilan instansi pemerintah. Sebanyak 190 instansi mendaftar dan 154 karya humas lolos tahap kurasi untuk dinilai oleh dewan juri independen.
Enam kategori yang dilombakan meliputi siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, situs web, dan media audio visual. Fifi menekankan bahwa ajang ini bukan sekadar acara penghargaan, tetapi juga sarana memperkuat jejaring dan kolaborasi antarhumas pemerintah. “Silaturahmi dan kolaborasi seperti ini penting untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak,” ujarnya.
Anugerah Media Humas 2025 menjadi momentum refleksi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kredibilitas informasi, dan memperkokoh ekosistem komunikasi publik nasional dalam mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Maju.
