Headline.co.id (Jakarta) ~ Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen kuat Kementerian Pariwisata untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Widiyanti dalam acara Forum Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Baca juga: CEO Brightminds: Monitoring Media Jadi Kunci Penguatan Reputasi dan Kebijakan Publik di Era Digital
Dalam sambutannya, Menteri Widiyanti menilai bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi cerminan dari pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk menyediakan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Ia menambahkan, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata berupaya memastikan setiap informasi publik dapat diakses dengan cepat, tepat, dan akurat melalui sistem satu pintu di bawah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Baca juga: Pemerintah Targetkan Seluruh Industri Nikmati Gas Murah pada 2027
“Kami memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat diakses dengan cepat, tepat, dan akurat. Inilah wujud keterbukaan birokrasi kita,” tegas Widiyanti.
Kementerian Pariwisata Pertahankan Predikat Informatif
Sejak 2021 hingga 2024, Kementerian Pariwisata berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Tahun ini, Kemenpar bahkan meraih penghargaan juara pertama dalam kategori Badan Publik dengan Strategi Komunikasi Terbaik pada ajang Information Transparency Awards 2025.
Pencapaian tersebut menegaskan konsistensi Kemenpar dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini birokrasi. Melalui Forum Keterbukaan Informasi Publik 2025, Kemenpar juga memberikan apresiasi kepada sejumlah unit kerja yang berprestasi dalam pengelolaan informasi publik.
Penghargaan Predikat Menuju Informatif diberikan kepada Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Medan, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Sedangkan Predikat Informatif diraih oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Poltekpar Bali, Poltekpar Lombok, Poltekpar Palembang, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Poltekpar Makassar, Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kita dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, profesional, inklusif, dan berkelanjutan,” tutur Menteri Widiyanti.
Keterbukaan Informasi sebagai Kebutuhan, Bukan Kewajiban
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa keterbukaan informasi publik harus dipahami sebagai kebutuhan mendasar bagi setiap badan publik, bukan beban administratif.
“Saya selalu mengatakan, kalau ada badan publik yang menganggap keterbukaan informasi publik sebagai kewajiban yang memberatkan, maka ia belum memahami esensinya. Keterbukaan ini penting karena merupakan kebutuhan dasar bagi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Donny.
Forum yang bertema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” ini juga menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce. Diskusi panel tersebut memperdalam pemahaman peserta mengenai pentingnya sinergi antarinstansi dalam membangun budaya transparansi yang berkelanjutan.
Baca juga: Mahasiswa di Bantul Tewas Usai Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalan Imogiri Barat
Dorong Budaya Transparansi di Lingkungan Pemerintahan
Melalui forum ini, Menteri Widiyanti berharap semangat keterbukaan informasi dapat menjadi budaya di lingkungan Kementerian Pariwisata. Menurutnya, transparansi merupakan fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
Dengan komitmen berkelanjutan dan prestasi yang konsisten, Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinan Widiyanti Putri Wardhana menegaskan posisinya sebagai salah satu lembaga publik yang menjadi teladan dalam penerapan keterbukaan informasi di Indonesia.
Baca juga: Kemenkomdigi Perkuat Sinergi Komunikasi Publik Melalui Tiga Agenda Strategis di Bali
