Headline.co.id (Jakarta) — Monitoring media bukan sekadar membaca berita, tetapi menjadi fondasi penting dalam menjaga reputasi dan membentuk kebijakan publik yang relevan. Hal tersebut ditegaskan oleh CEO & Founder Brightminds, Dody Rochadi, dalam Forum Media Monitoring (FoMo) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) di Bali Sunset Road Convention Center, Rabu (29/10/2025). Dody menekankan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, komunikasi publik yang berbasis data menjadi elemen krusial untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Dody, fungsi utama monitoring media adalah untuk melindungi reputasi institusi serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa melalui proses monitoring yang sistematis, pemerintah dapat memahami opini publik dan memperbaiki arah kebijakannya.
“Dari monitoring kita bisa mendengar apa yang masyarakat pikirkan, apa yang mereka keluhkan, dan bagaimana mereka menanggapi kebijakan pemerintah. Dari situ kita bisa memperbaiki kebijakan agar lebih relevan dan efektif,” ujar Dody.
Dody menambahkan, hasil monitoring yang akurat mampu membantu pemerintah menilai efektivitas program serta mendeteksi potensi krisis reputasi sejak dini. Ia menegaskan bahwa ketika sebuah isu muncul berulang di pemberitaan, hal itu menjadi sinyal penting bagi instansi pemerintah untuk melakukan langkah tindak lanjut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kalau ada isu yang muncul berulang di pemberitaan, itu sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Dari sana lahir rekomendasi, revisi kebijakan, atau strategi komunikasi baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dody menilai monitoring media dan media sosial merupakan keharusan di era digital. Menurutnya, persepsi publik kini tidak hanya terbentuk dari media arus utama, melainkan juga dari percakapan di platform sosial dan suara masyarakat di ruang digital.
“Digital itu sudah pasti. Tidak ada alasan bagi instansi pemerintah untuk tidak memantau percakapan di media sosial. Itu bagian dari wajah publik terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tentang kerja sama dengan pihak ketiga, Dody menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga dapat mengembangkan sistem monitoring internal untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.
“Tidak harus selalu memakai vendor eksternal. Kita bisa membangun sistem sendiri dan melatih tim humas atau komunikasi untuk melaksanakan fungsi monitoring secara konsisten,” katanya.
Namun, Dody mengingatkan bahwa monitoring tidak berhenti pada pengumpulan data semata. Nilai utama dari monitoring terletak pada kemampuan analisis dan penerjemahan data menjadi rekomendasi kebijakan konkret.
“Monitoring itu harus menghasilkan insight. Data yang dikumpulkan harus diolah, dianalisis, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tanpa itu, monitoring hanya akan jadi rutinitas tanpa arah,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi publik agar mampu membaca tren dan memprediksi isu secara dini.
“Analisis bukan cuma tugas staf monitoring. Semua orang komunikasi harus bisa membaca data, memahami tren, dan mendeteksi potensi isu sejak dini. Dengan begitu, respons pemerintah terhadap masyarakat bisa lebih cepat dan tepat,” paparnya.
Selain itu, Dody juga menyoroti pentingnya budaya reflektif di setiap instansi pemerintah agar hasil monitoring digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan.
“Setiap kebijakan harus bersumber dari data. Monitoring adalah jembatan antara persepsi publik dan kebijakan pemerintah. Kalau kita tidak mendengar masyarakat, kita tidak akan tahu apa yang mereka butuhkan,” tegasnya.
Forum Media Monitoring (FoMo) yang diinisiasi KemKomdigi menjadi wadah strategis untuk berbagi praktik baik dalam pengelolaan isu publik berbasis data antarkementerian dan lembaga. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem komunikasi publik yang adaptif, terukur, dan partisipatif di Indonesia.
“Monitoring bukan sekadar mendengar, tapi tentang bagaimana kita merespons. Di situlah pemerintah menunjukkan empati dan kehadiran nyata di tengah masyarakat,” tutup Dody.
