Headline.co.id (Jakarta) – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya integrasi data lintas kementerian dan lembaga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan pembangunan manusia yang presisi dan efektif. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Pemeriksaan Terinci Tematik Nasional Pembangunan Manusia Semester II Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Pratikno menilai, koordinasi antarinstansi, baik di dalam maupun di luar lingkup Kemenko PMK, menjadi tantangan besar yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. “Kuncinya adalah data, makanya kami sangat aware betul tentang pentingnya sinkronisasi data, integrasi data. Dan itu pekerjaan yang sangat-sangat sulit di pemerintahan kita sampai sekarang ini,” ujar Pratikno.
Menurutnya, program strategis pemerintah seperti penanggulangan tuberkulosis (TB), percepatan penurunan stunting, hingga penanganan kebencanaan sangat bergantung pada ketersediaan serta keterpaduan data. Tanpa integrasi yang kuat, kebijakan hanya akan berjalan parsial dan sulit mencapai hasil yang optimal.
Pratikno menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial kini membuka peluang baru bagi pemerintah dalam pengelolaan data lintas sektor. Jika sebelumnya permasalahan interoperabilitas menjadi hambatan utama, kini analisis data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menekankan pentingnya peran BPK dalam memastikan efektivitas kebijakan pemerintah melalui pengawasan integrasi data antarinstansi. “BPK bisa mengawal integrasi data, itu urusan efektivitas. Kami berjuang betul yang kami sebut sebagai precision policy. Misalnya stunting. Secara akumulatif, data agregat, ini jumlah anak stunting, ini jumlah alokasi anggaran. Kalau dua variabel ini tanpa kita pecah, kita sambungkan, sudah cukup untuk menyelesaikan,” tutur Pratikno.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari ketepatan intervensi yang berbasis data valid dan terverifikasi. Menurutnya, validitas data menjadi tantangan utama dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar efektif menyentuh sasaran.
Pratikno juga mengajak seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, untuk memperkuat kolaborasi dan optimalisasi integrasi data dalam setiap penyusunan kebijakan publik. “Menurut saya itulah totok nadi, itulah tombol, itulah saklar bagi kita untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Baik itu sinergi secara horizontal maupun vertikal,” tegasnya.
Dengan penekanan pada integrasi data, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembangunan manusia yang lebih presisi, efektif, dan tepat sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan data sebagai landasan utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
