Headline.co.id (Sleman) – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, Herman Budi Pramono, menggelar dialog terbuka bersama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kapanewon Gamping di Pondok Pesantren Al-Miftah Mlangi, Senin (11/8/2025). Forum ini menjadi langkah strategis untuk menjaring aspirasi warga sekaligus menyosialisasikan program prioritas pembangunan daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Herman memaparkan fokus kerja Komisi C DPRD Sleman, antara lain pembangunan infrastruktur, penataan ruang wilayah, pengelolaan sampah, dan pengelolaan aset daerah. Sebagai anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat.
“Tanpa dialog yang baik, kebijakan seringkali tidak menyentuh kebutuhan riil warga,” ujarnya.
Dialog ini mendapat sambutan positif dari jajaran MWCNU Gamping. Rois Syuriah MWCNU Gamping, KH. Ahmad Mabarun, menilai forum seperti ini penting untuk memastikan kebijakan benar-benar lahir dari suara masyarakat, khususnya warga nahdliyin di wilayah Mlati-Gamping.
“Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi harus merata. Tidak boleh ada warga yang tertinggal,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Beberapa isu yang mengemuka dalam diskusi meliputi perbaikan akses jalan di wilayah padat penduduk, pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi berbasis pesantren dan UMKM. Herman mengajak NU memanfaatkan jaringannya untuk berperan aktif dalam pengawasan pembangunan daerah.
“NU dengan jaringan luasnya bisa menjadi mitra strategis pemantau program daerah,” kata Herman.
Kegiatan ini tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menegaskan komitmen DPRD Sleman memperkuat jembatan komunikasi dengan konstituen. Herman berharap diskusi serupa dapat dilakukan berkelanjutan dan berujung pada implementasi nyata di lapangan.
Dialog tersebut sekaligus menegaskan peran penting organisasi masyarakat, khususnya NU, dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat bawah.
