Headline.co.id (Bali) — Aparatur Sipil Negara (ASN) komunikasi publik kini dihadapkan pada tantangan baru sebagai garda terdepan dalam menghadapi derasnya arus informasi dan opini publik di ruang digital. Dalam era di mana kecepatan persebaran informasi melampaui kemampuan birokrasi konvensional, ASN dituntut menjadi arsitek narasi kebijakan yang tanggap dan strategis.
Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Marroli Jeni Indarto, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik yang digelar di Hotel Aryaduta, Bali, Kamis (3/7/2025).
“Komunikasi bukan lagi pelengkap birokrasi. ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan. Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” tegas Marroli dalam sambutannya.
Kegiatan ini melibatkan perwakilan Dinas Kominfo dari berbagai daerah, dengan fokus utama memperkuat kemampuan ASN dalam merancang strategi komunikasi yang adaptif terhadap dinamika isu publik di media sosial.
Marroli juga menyinggung pentingnya implementasi Permenkominfo No. 4 Tahun 2024, yang menempatkan Dinas Kominfo sebagai motor penyusun strategi komunikasi publik dalam sub-urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Ia menekankan perlunya kepekaan isu dan keterampilan dalam membungkus pesan kebijakan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat digital.
Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan adalah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau dikenal sebagai PP TUNAS.
“PP TUNAS bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. ASN komunikasi publik harus jadi agen perubahan, membungkus regulasi ini dalam narasi yang empatik dan membumi,” ujar Marroli.
Dari Data hingga Empati: Fondasi Strategi Komunikasi
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, I Gede Permana, turut berbagi praktik baik melalui paparan Indeks Pengelolaan IKP 2024. Bali mencatat skor 90,62 untuk dimensi input, mencerminkan kesiapan daerah dari sisi anggaran, infrastruktur, hingga kualitas informasi yang disajikan kepada publik.
Sementara itu, Direktur Utama PT Digivla Indonesia, Reza A. Maulana, menggarisbawahi urgensi pemanfaatan data dan analitik media sosial sebagai dasar pengambilan keputusan komunikasi pemerintah.
“Informasi negatif menyebar 80 persen lebih cepat dibanding fakta. Tanpa pemantauan yang presisi, reputasi pemerintah bisa rusak sebelum sempat menjelaskan. ASN perlu melek algoritma dan peka terhadap sentimen publik,” ujarnya.
Hifni Alifahmi, pakar komunikasi strategis dari Reputasia, memperkenalkan model perencanaan berbasis isu seperti ROSTIR dan OASIS yang banyak digunakan secara global. Menurutnya, strategi komunikasi efektif berawal dari pemetaan isu yang akurat, pemahaman terhadap audiens, dan penyusunan narasi yang berakar pada kebutuhan masyarakat.
“Komunikasi publik hari ini harus holistik, menjawab keresahan, melibatkan komunitas, dan menghasilkan dampak sosial nyata,” jelas Hifni.
Membangun Narasi, Mengelola Persepsi
Bimtek ini juga menyuguhkan sesi simulasi dan praktik langsung penyusunan strategi komunikasi berbasis data dan analisis media sosial. ASN diajak merancang respon naratif terhadap isu-isu sensitif yang mengemuka di ruang digital dengan pendekatan cepat dan terukur.
Selain memperkuat kapasitas individu, kegiatan ini menjadi ruang strategis mempererat jejaring lintas instansi dan daerah demi menciptakan sinergi dalam menyuarakan kebijakan nasional secara kohesif.
Dengan tantangan digital yang kian kompleks, peran ASN komunikasi publik tak lagi sekadar sebagai penyampai informasi, tapi pembentuk kepercayaan dan penjaga citra pemerintah di tengah pusaran opini publik.
