Headline.co.id (Jakarta)— Untuk menjawab tantangan kesenjangan layanan kesehatan dan memperkuat sistem pendidikan medis nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi membentuk Komite Bersama (KOMBERS) sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan.
Peluncuran KOMBERS yang digelar pada Senin (30/6/2025) menandai babak baru kolaborasi antar kementerian guna merespons berbagai masalah struktural dalam sistem kesehatan Indonesia, khususnya akses layanan medis, ketersediaan alat kesehatan, dan distribusi tenaga medis.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah sebagai tantangan serius yang harus segera diatasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dari 514 kabupaten/kota, baru sekitar 80 yang memiliki layanan penyakit katastropik setara ibu kota. Kalau masyarakat Sukabumi atau Semarang masih harus ke Jakarta untuk layanan jantung, itu artinya sistem kita belum adil dan merata,” tegas Budi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah tengah mengembangkan 66 RSUD dan mempercepat penyediaan alat kesehatan esensial seperti CT scan dan cath lab di seluruh kabupaten/kota. Targetnya, pada 2027, seluruh wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur dasar untuk menangani penyakit prioritas seperti stroke dan jantung.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkes juga tengah menyiapkan revisi regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk skema tarif BPJS Kesehatan. Pendekatannya akan berfokus pada prioritas penyakit yang menyelamatkan nyawa, bukan semata-mata berdasarkan jumlah tindakan medis.
Namun, Budi menekankan bahwa hambatan terbesar justru terletak pada kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Tanpa SDM yang memadai, layanan tetap tidak bisa diberikan meskipun alat dan dana tersedia.
“Alatnya sudah siap, pembiayaannya juga siap, tapi jumlah dan distribusi SDM kita masih sangat kurang. Kalau SDM-nya tidak selesai, layanannya akan terbatas dan masyarakat terpaksa mencari ke tempat yang jauh,” ujarnya.
Dalam konteks ini, KOMBERS menjadi jembatan penting antara dunia pendidikan, riset, dan layanan kesehatan. Komite ini diharapkan menjadi motor koordinasi antar-lembaga untuk merumuskan solusi berbasis data dan inovasi, serta meninjau ulang regulasi yang selama ini menghambat akselerasi reformasi sistem kesehatan nasional.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjawab kompleksitas persoalan kesehatan di Indonesia.
“Permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kita perlu duduk bersama, mengesampingkan ego sektoral, dan fokus pada solusi yang konkret dan segera bisa dijalankan,” kata Brian.
Peluncuran KOMBERS tak hanya menjadi simbol komitmen dua kementerian, tetapi juga menjadi tonggak awal perubahan sistemik demi mewujudkan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan di seluruh penjuru negeri.
