Headline.co.id (Jakarta) — Menyambut momentum Libur Sekolah 2025, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tak ingin kecolongan. Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan pelaku usaha, Kemenpar menggulirkan langkah strategis untuk menjamin liburan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.
Langkah ini diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran (SE) dan peluncuran 22 modul panduan mitigasi risiko yang disosialisasikan dalam Rapat Koordinasi Libur Sekolah 2025, Senin (23/6/2025). Rapat digelar secara virtual dan dihadiri oleh kepala daerah dari 38 provinsi.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa libur sekolah menjadi salah satu titik krusial dalam pergerakan wisatawan domestik. Namun, lonjakan kunjungan kerap diiringi potensi masalah, mulai dari kemacetan dan ketidakdisiplinan pengunjung hingga risiko bencana di kawasan wisata alam.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Sinergi antara pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci menciptakan destinasi yang tertib, ramah, dan berkelanjutan, terutama bagi keluarga dan anak-anak,” ujar Widiyanti.
CHSE dan Standar Berbasis Risiko Jadi Landasan Layanan Wisata
Melalui SE tersebut, Kemenpar menginstruksikan penerapan Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) dan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko sesuai Permenpar No. 4 Tahun 2021. Ini mencakup:
- SOP keselamatan wahana berisiko tinggi,
- Penyediaan rest area bagi pengemudi wisatawan,
- Sosialisasi informasi destinasi via media sosial,
- Penegakan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi wisata.
Widiyanti juga mengajak pelaku usaha untuk tidak hanya sekadar menyediakan layanan, tapi aktif dalam memitigasi risiko—khususnya di destinasi berbasis alam yang rawan banjir atau longsor.
Tak ketinggalan, masyarakat juga diajak berpartisipasi aktif. “Patuhilah aturan destinasi, pelajari modul CHSE, dan mari kita jaga kebersihan. Pariwisata yang tertib dan berkelanjutan bukan hanya menggerakkan ekonomi, tapi juga menjadi warisan positif untuk generasi mendatang,” pungkasnya.
22 Modul Mitigasi: Dari Overcrowding hingga Sampah
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, mengungkapkan bahwa ke-22 modul pendamping SE bukan sekadar dokumen, tapi panduan teknis operasional.
“Modul-modul ini mencakup beragam aspek, mulai dari pencegahan overcrowding, kesiapsiagaan darurat medis, hingga manajemen sampah di lokasi wisata. Harapannya, pengelola destinasi dapat menjadikannya acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan di lapangan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw menyatakan dukungannya terhadap koordinasi lintas sektor dalam menyukseskan masa liburan sekolah nasional. Ia menegaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan di lapangan.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Kemenpar dan Kemendagri optimistis dapat menekan berbagai potensi gangguan selama libur sekolah, sekaligus meningkatkan pengalaman wisatawan secara menyeluruh.
Dukungan lintas kementerian, pemda, dan dunia usaha menjadi bukti komitmen kolektif untuk menghadirkan liburan yang tak hanya menghibur, tapi juga aman, sehat, dan bermakna bagi seluruh keluarga Indonesia.
