Regulasi Pemberdayaan UMKM yang Komprehensif dari OJK

Headline.co.id: OJK Susun Aturan Penguatan UMKM Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

: Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama sejumlah pejabat terkait menyampaikan keterangan terkait Perpres Nomor 27 Tahun 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Perpres tersebut mengatur kepastian kemitraan, pelindungan sosial, tarif dan biaya platform, serta keberlanjutan ekosistem digital yang melibatkan pengemudi ojol, UMKM, perusahaan aplikasi, dan konsumen. (Foto: Kementerian UMKM)

Perpres 27/2026 Atur Kemitraan dan Pelindungan Pengemudi Ojol

9 October 2026

: Sebanyak 17 dari 18 awak kapal MV Khatulistiwa 8 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah kapal barang berbendera Indonesia tersebut bertubrukan dengan tongkang yang digandeng TB Berkat Bahari di perairan Tuban, Jawa Timur. (Foto: Humas Kementerian Perhubungan)

MV Khatulistiwa 8 Tenggelam di Tuban, 17 ABK Selamat

9 October 2026

“Dengan adanya RPOJK, diharapkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terangkat melalui peningkatan pemberdayaan UMKM,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Jakarta, Senin.

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Dian menjelaskan bahwa RPOJK UMKM telah memasuki tahap analisis masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. RPOJK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Salah satu tujuan utama RPOJK UMKM adalah mendorong lembaga jasa keuangan (LJK) untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM. Hal ini meliputi penjaminan pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan kompetitif. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMKM memperoleh pembiayaan, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

RPOJK UMKM juga mengatur skema khusus untuk penyaluran pembiayaan UMKM, pemanfaatan perangkat penilaian kredit, dan evaluasi berkala suku bunga kredit atau marjin pembiayaan UMKM.

Selain itu, LJK diwajibkan untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada pelaku UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan yang diperoleh. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) internal LJK juga menjadi fokus agar mereka dapat memberikan dukungan yang optimal bagi UMKM.

“Penting untuk dicatat bahwa RPOJK UMKM tidak mewajibkan LJK untuk mengalokasikan porsi kredit UMKM sebesar 30 persen dari total kredit,” tegas Dian.

sumber: https://www.antaranews.com/berita/4253883/ojk-susun-aturan-untuk-tingkatkan-pemberdayaan-umkm.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on Google