Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Yudisial (KY) mendorong penguatan pengawasan persidangan dan literasi publik untuk merespons serangan di media sosial terhadap hakim yang berpotensi mengganggu independensi peradilan. Upaya itu disampaikan Abhan di hadapan para hakim Pengadilan Militer II-06 Jakarta, Kamis (19/11/2026), melalui program Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Program tersebut diarahkan untuk menjaga perilaku hakim dan mendorong transparansi persidangan tanpa mencampuri kewenangan teknis yudisial.
Serangan media sosial terhadap hakim juga dapat berdampak pada keluarga. Ketua Pengadilan Militer II-06 Jakarta, Fredy Ferdian Isnartanto, mengatakan pertanyaan dan komentar warganet kerap muncul ketika ia menangani perkara yang menarik perhatian publik.
“Saat menyidangkan suatu kasus yang menarik perhatian publik, tak jarang banyak orang bertanya melalui media sosial tentang perkara yang saya tangani. Terkadang mereka berkomentar di akun saya. Ternyata, istri saya juga ikut terkena dampaknya karena mendapat berbagai pertanyaan melalui media sosial,” ujar Fredy.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Serangan Media Sosial terhadap Hakim dan Keluarga
Tekanan di ruang digital, menurut Fredy, tidak hanya menyangkut kritik terhadap putusan atau jalannya persidangan. Pertanyaan dan komentar juga dapat menyasar kehidupan pribadi hakim, termasuk keluarganya.
Fredy berharap KY memperkuat advokasi dan perlindungan bagi hakim yang menghadapi serangan digital. Ia juga menilai edukasi kepada masyarakat penting agar kritik terhadap proses peradilan disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi serangan personal.
Di sisi lain, KY mendorong peningkatan literasi publik dalam menyikapi informasi persidangan. Pembingkaian opini, penyebaran informasi tanpa konteks utuh, dan komentar yang menyerang pribadi dinilai berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap proses hukum.
Abhan mengatakan PERANTAU dirancang untuk memperkuat pengawasan yang berorientasi pada pencegahan serta mendukung keterbukaan persidangan.
“Program ini memperkuat pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, sekaligus membantu memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan akuntabel tanpa mencampuri kewenangan teknis yudisial maupun independensi hakim,” kata Abhan.
PERANTAU Perkuat Pengawasan Tanpa Masuk Ranah Teknis
Wakil Ketua KY Desmihardi menjelaskan, pemantauan persidangan dapat menjadi data pembanding saat KY menerima laporan masyarakat. Data tersebut dapat digunakan untuk menilai laporan yang berpotensi bersifat subjektif.
Hasil pemantauan disandingkan dengan materi laporan untuk melihat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengawasan mencakup perilaku hakim selama persidangan, termasuk cara memimpin sidang dan menjaga ketertiban.
Dengan demikian, pemantauan diarahkan untuk mendukung akuntabilitas tanpa mengambil alih kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Informasi yang utuh juga diperlukan agar penilaian publik terhadap proses hukum tidak berubah menjadi tekanan terhadap hakim.
“Kemandirian hakim itu adalah harga mati yang harus kita hormati. Kita tidak akan pernah masuk ke wilayah teknis yudisial,” tegas Desmihardi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















