Headline.co.id, Banjarmasin ~ Kementerian Agama menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran zakat dan meminta data mustahik dipadankan setiap enam bulan. Kebijakan itu dibahas dalam kegiatan Baznas Collaborative Leadership (BCL) 2026 di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Banjarmasin pada 15–17 November 2026. Pemadanan disertai verifikasi langsung dengan melibatkan pemerintah daerah dan penyuluh agama agar bantuan menyasar masyarakat yang berhak. Data berkala diperlukan untuk menyesuaikan informasi penerima dengan perubahan keadaan ekonomi, domisili, dan kondisi keluarga.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, mengatakan DTSEN dapat membantu memetakan mustahik, menyelaraskan program pemberdayaan, dan mengevaluasi jangkauan penyaluran zakat. Namun, pencocokan data secara administratif saja tidak cukup untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan.
“Pemanfaatan DTSEN menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat. Namun, data tidak cukup hanya dicocokkan secara administratif. Kondisi penerima manfaat perlu diverifikasi agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan,” ujar Waryono dalam kegiatan BCL 2026, Selasa (17/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemanfaatan DTSEN untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 885 Tahun 2026. Dalam skema segmentasi yang dibahas, kelompok desil 1–4 menjadi prioritas penerima zakat dari kategori fakir miskin.
DTSEN untuk Menentukan Sasaran Program Zakat
Kemenag mengarahkan pemadanan data mustahik dilakukan setiap enam bulan, kemudian dilengkapi verifikasi lapangan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencocokkan informasi administratif dengan keadaan calon penerima. Perubahan status ekonomi, perpindahan domisili, dan kondisi keluarga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembaruan data.
Cakupan program juga menjadi perhatian. Secara nasional, jangkauan program diarahkan meliputi minimal 10 provinsi. Di tingkat provinsi, program ditargetkan menjangkau sedikitnya empat kabupaten/kota. Penentuan wilayah perlu mempertimbangkan prioritas pengentasan kemiskinan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan diminta mengusulkan empat kabupaten/kota sebagai sasaran pemanfaatan DTSEN dan pelaksanaan program. Kegiatan BCL 2026 diikuti pimpinan Baznas tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Pelaporan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat
Selain ketepatan sasaran, Kemenag menekankan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Lembaga diminta menyusun laporan yang mencakup penghimpunan, pendistribusian, jumlah penerima manfaat, dan hasil program. Pencatatan dana maupun barang harus sesuai kondisi sebenarnya, disertai pemeriksaan objektif dan tindak lanjut atas hasil pengawasan.
Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, mengatakan penggunaan data perlu diikuti peningkatan kapasitas serta tata kelola lembaga. Profesionalitas, menurut dia, harus dijaga sejak penghimpunan hingga pendayagunaan.
“Ketepatan sasaran tidak hanya dilihat dari kesesuaian data penerima. Lembaga juga harus memastikan proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan tercatat dengan baik. Karena itu, verifikasi lapangan, pelaporan yang akurat, dan evaluasi hasil program perlu menjadi bagian dari tata kelola pengelolaan zakat,” jelas Muhibuddin.
Pembinaan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan melalui fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Fasilitasi mencakup dukungan infrastruktur, bantuan operasional, dan kemitraan strategis. Sosialisasi meliputi kampanye publik, diseminasi kebijakan, serta pengembangan jejaring. Adapun edukasi mencakup pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan, penelitian, hingga sertifikasi kompetensi.
Pembinaan juga meliputi peningkatan profesionalitas amil dan pengawasan syariah. Kompetensi audit keuangan dan syariah perlu ditingkatkan agar pengelolaan zakat berjalan sesuai ketentuan. Di Baznas, unsur ulama dalam kepemimpinan berperan mengawal kepatuhan syariah sejak perencanaan hingga pelaporan. Sementara di LAZ, pengawasan syariah dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah.
Pendayagunaan dan Keamanan Data Mustahik
Program produktif perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan mustahik. Bantuan kebutuhan dasar dapat disertai modal dan pendampingan usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Program Kampung Zakat diarahkan berlangsung sekurang-kurangnya tiga tahun agar pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat dapat berjalan berkelanjutan.
Penggunaan DTSEN juga perlu memperhatikan keamanan informasi. Setiap lembaga diminta mengatur akses data secara tertib, menunjuk satu operator sebagai penanggung jawab akun, dan menjaga kerahasiaan informasi yang diakses.
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag mengarahkan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Pemadanan data berkala serta evaluasi program diharapkan mendukung penyaluran zakat kepada masyarakat yang berhak dan memberi manfaat bagi kesejahteraan mereka.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.















