Headline.co.id ~ Diskominsa Aceh bekerja sama dengan Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Pelatihan Standar Peliputan Komunikasi dan Kebencanaan di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini melibatkan 50 peserta dari Dinas Kominfo kabupaten dan kota serta satuan kerja Pemerintah Provinsi Aceh. Pelatihan digelar untuk memperkuat penyampaian informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Upaya itu dilakukan dengan membangun jejaring komunikasi yang terintegrasi, termasuk untuk menghimpun informasi kondisi wilayah terdampak hingga perkembangan pemulihan.
Penguatan standar peliputan bencana dinilai penting di tengah derasnya informasi yang beredar melalui media sosial dan platform digital. Informasi yang belum terverifikasi, gambar yang tidak menunjukkan kondisi terkini, serta kabar menyesatkan dapat memicu keresahan dan menghambat penanganan bencana.
Kepala Diskominfo dan Persandian Aceh, Edi Yandra, mengatakan masyarakat membutuhkan informasi yang benar mengenai kondisi wilayah, dampak bencana, penanganan darurat, bantuan, layanan pemerintah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Mereka membutuhkan kepastian mengenai kondisi wilayah, dampak, perkembangan penanganan darurat, bantuan yang tersedia, layanan pemerintah, hingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Edi.
Standar Peliputan Bencana Tekankan Akurasi dan Etika
Menurut Edi, komunikasi kebencanaan tidak cukup hanya berorientasi pada dokumentasi dan publikasi. Informasi yang disampaikan juga berperan membangun kepercayaan masyarakat, memastikan transparansi pemerintah, dan mendorong partisipasi publik dalam proses pemulihan.
Pelatihan tersebut membekali peserta dengan keterampilan teknis, lain pengambilan gambar, perekaman video, wawancara, penulisan berita, dan dokumentasi lapangan. Peserta juga diharapkan memahami standar serta etika peliputan bencana, pengumpulan data mentah atau raw data, verifikasi informasi, dan penyusunan konten untuk kebutuhan komunikasi publik.
Edi menekankan lima aspek dalam peliputan kebencanaan. Pertama, akurasi dan validitas. Data, foto, maupun video dari lapangan perlu diverifikasi sebelum dipublikasikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Kedua, kecepatan dan keseragaman informasi. Penyampaian informasi perlu dilakukan dengan cepat tanpa mengabaikan ketepatan. Koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota diperlukan agar laporan dari berbagai wilayah saling melengkapi dan memberikan gambaran yang utuh.
Ketiga, kualitas dokumentasi lapangan. Foto, video, rekaman wawancara, dan data pendukung perlu dilengkapi keterangan waktu, lokasi, kondisi, serta konteks kejadian. Dokumentasi tersebut dapat digunakan untuk publikasi, evaluasi, pengambilan kebijakan, serta pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Keempat, kemanusiaan dan etika peliputan. Aparatur komunikasi diminta menghormati martabat, privasi, dan kondisi psikologis masyarakat terdampak. Informasi juga tidak boleh mengeksploitasi penderitaan korban atau merugikan masyarakat.
Kelima, keberlanjutan jejaring komunikasi. Peserta diharapkan membagikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada rekan kerja di instansi masing-masing, sehingga manfaat pelatihan dapat meluas kepada aparatur komunikasi di seluruh Aceh.
Jejaring Informasi Diperkuat hingga Kabupaten dan Kota
Edi berharap pelatihan menghasilkan pola kerja dan mekanisme koordinasi peliputan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Salah satu hal yang perlu diperkuat ialah penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi serta dokumentasi dari kabupaten dan kota oleh pemerintah provinsi maupun Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menurut dia, kondisi geografis dan karakteristik wilayah Aceh yang beragam membuat jejaring komunikasi hingga kabupaten dan kota diperlukan. Melalui jejaring itu, informasi dari wilayah terdampak diharapkan bisa diperoleh secara langsung, aktual, dan sesuai keadaan lapangan.
“Kita ingin membangun sistem komunikasi kebencanaan yang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung, saling mendukung, dan saling memiliki standar kerja yang sama,” katanya.
Diskominfo Aceh menyambut kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Diskominfo kabupaten dan kota, serta seluruh satuan kerja Pemerintah Aceh untuk memperkuat penyediaan informasi publik selama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Edi meyakini informasi akurat dapat mencegah kesimpangsiuran, sementara komunikasi terkoordinasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah.
Kepada peserta, Edi berpesan agar mengikuti pelatihan secara aktif, berdiskusi, dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan kompetensi. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum membangun aparatur komunikasi publik yang profesional, responsif, tangguh, dan siap bekerja dalam situasi kebencanaan.
Penguatan komunikasi kebencanaan diharapkan berlanjut setelah pelatihan melalui penerapan standar peliputan, koordinasi lintas wilayah, dan pengelolaan informasi. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















