Headline.co.id, Bogor ~ Headline.co.id, Bogor (Kemenag) — Kementerian Agama (Kemenag) terlibat dalam rehabilitasi 33 warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Suriah. Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. Iwan Ristiyanto, mengatakan proses tersebut memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Dalam workshop di Bogor pada Rabu (18/11/2026), ia menyoroti peran penyuluh agama dalam mendampingi pemulihan dan membantu penerimaan kembali individu di tengah masyarakat. Pendampingan perlu mencakup aspek keagamaan dan sosial, tidak hanya keamanan.
Rehabilitasi 33 WNI eks Suriah itu, menurut Iwan, membutuhkan pembagian peran sesuai kompetensi masing-masing pihak. Penyuluh agama dapat membantu pembinaan keagamaan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sementara petugas keamanan menangani aspek keamanan. Kerja sama tersebut juga perlu melibatkan lembaga lain untuk menangani kebutuhan yang berada di luar kompetensi penyuluh.
Penyuluh agama dan koordinasi lintas sektor
Iwan mencontohkan pengalamannya saat bertugas di Jawa Timur. Ia pernah mempertemukan petugas Bhabinkamtibmas dengan penyuluh agama serta jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) dari sejumlah wilayah. Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi di pihak-pihak yang bertugas di wilayah yang sama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Koordinasi semacam itu diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan kewenangannya. Petugas keamanan dapat menangani aspek keamanan, sedangkan penyuluh agama memberikan pendampingan dari sisi keagamaan. Keduanya dapat bekerja bersama sesuai kompetensi masing-masing,” ujar Iwan dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme.
Menurut Iwan, penyuluh agama perlu memahami pola penyebaran paham ekstremisme dan mengenali kerentanan di masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar perubahan perilaku seseorang tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa orang tersebut terpapar radikalisme. Pengamatan lebih lanjut perlu dilakukan dengan melibatkan pihak yang berwenang.
Paparan ekstremisme dapat berlangsung bertahap
Iwan menjelaskan, seseorang dapat terpapar paham ekstremisme secara bertahap. Perubahan pemahaman bisa bermula dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikal, hingga membenarkan tindakan kekerasan. Penyebaran paham tersebut dapat terjadi melalui keluarga, lingkungan pertemanan, lembaga pendidikan, maupun media sosial.
Ruang digital menjadi tantangan karena kelompok ekstrem dapat menyebarkan propaganda dan merekrut anggota tanpa dibatasi wilayah geografis. Algoritma media sosial juga berpotensi membentuk ruang gema atau *echo chamber*, sehingga seseorang terus menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya.
“Ruang digital menjadi salah satu tantangan karena kelompok ekstrem dapat menyebarkan propaganda dan merekrut anggota tanpa dibatasi wilayah geografis. Algoritma media sosial juga berpotensi membentuk ruang gema (*echo chamber*) yang membuat seseorang terus menerima informasi sejalan dengan pandangannya,” jelas Iwan.
Pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan individu
Selain pembinaan keagamaan dan wawasan kebangsaan, Iwan menilai pemberdayaan ekonomi penting dalam proses deradikalisasi. Ia mencontohkan materi kewirausahaan yang dapat membantu eks narapidana terorisme (napiter) memperoleh sumber penghidupan setelah menjalani hukuman. Dengan kemandirian ekonomi, mereka diharapkan tidak kembali bergantung pada jaringan lama.
Iwan menegaskan pendampingan perlu disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan setiap individu. Penyuluh agama dapat berperan dalam pembinaan keagamaan, sedangkan kebutuhan lain ditangani bersama lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D ayat (1), yang mendefinisikan deradikalisasi sebagai proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan untuk menghilangkan atau mengurangi serta membalikkan pemahaman radikal terorisme.
Kerja sama lintas sektor Kemenag dan lembaga terkait menjadi bagian dari upaya mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Pendampingan diharapkan membantu individu kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sekaligus mencegah penyebaran paham ekstremisme.
(Ramdhan/Sigit K)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.






