Headline.co.id ~ Kemkomdigi mendorong pemerintah daerah menyampaikan informasi pemulihan bencana berdasarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan hal itu saat membuka Pelatihan Standar Peliputan Komunikasi dan Kebencanaan di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Upaya tersebut ditujukan agar masyarakat mengetahui hasil pemulihan, kendala, dan rencana penanganannya. Penguatan komunikasi dilakukan melalui dokumentasi yang akurat serta koordinasi pelaporan antardaerah.
Informasi pemulihan bencana, menurut Fifi, tidak cukup berisi dokumentasi kegiatan pemerintah. Komunikasi publik perlu menunjukkan manfaat pekerjaan pemulihan bagi masyarakat, sekaligus menjelaskan kondisi dan perkembangan yang berlangsung.
“Ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pemulihan berlangsung, apa hasil yang sudah dicapai, kemudian apa saja tantangan yang juga dihadapi. Itu juga perlu kita sampaikan dan tentu apa rencana ke depan mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” ujar Fifi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Informasi pemulihan bencana harus menggambarkan kondisi lapangan
Fifi mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan pekerjaan besar yang melibatkan berbagai pihak. Pemulihan mencakup perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas umum, pemulihan layanan dasar, serta pendampingan masyarakat agar kehidupan dan kegiatan ekonomi kembali berjalan.
Pemerintah, TNI, Polri, dan berbagai unsur lain bekerja bersama masyarakat di lapangan. Menurut Fifi, kerja tersebut perlu disertai informasi yang mudah dipahami publik mengenai proses dan hasil pemulihan. Dokumentasi dan produksi konten, ia menekankan, semestinya menjadi bagian dari pelayanan informasi publik, bukan sekadar tugas tambahan atau publikasi aktivitas instansi.
Ia mencontohkan, hasil pemulihan dapat ditunjukkan melalui foto jalan yang kembali bisa dilalui, video perbaikan jembatan, atau cerita warga yang kembali menjalankan aktivitas harian dan kegiatan ekonomi setelah akses wilayah pulih.
“Bukan mungkin terlalu seremonial, tetapi justru apa yang terjadi di lapangan, kegiatan sehari-hari meliputi tentang masyarakat yang sudah bisa kembali beraktivitas normal dan kegiatan perekonomian yang jauh lebih baik karena jembatan dan jalan yang sudah diperbaiki,” katanya.
Fifi menegaskan, kualitas komunikasi publik tidak ditentukan oleh kecanggihan alat maupun rumitnya produksi konten. Hal utama ialah akurasi, kemudahan informasi untuk dipahami, dan kesesuaiannya dengan keadaan di lapangan. Ia juga mendorong peserta mempelajari teknik pengambilan gambar yang dapat menyampaikan pesan secara kuat, sehingga perkembangan pemulihan bisa dipahami tanpa narasi panjang.
Kemkomdigi menghadirkan Happy Indah Nurita Guritman dari TVRI dan Singgih Aji Abiyoga dari Direktorat Informasi Publik sebagai praktisi dan narasumber pelatihan. Materi kegiatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam membuat dokumentasi dan konten komunikasi publik yang efektif.
Jajaran Kemkomdigi yang hadir lain Direktur Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Kehumasan Nuni Purwanti, tenaga ahli Dirjen KPM Abdul Latif Siregar, serta Inspektur III Kemkomdigi Rendi Arwinto. Kegiatan itu juga mendapat dukungan unsur Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Banda Aceh.
Koordinasi pelaporan antardaerah untuk mencegah informasi menyesatkan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Aceh Edi Yandra menyebut pelatihan tersebut sebagai langkah memperkuat koordinasi komunikasi kebencanaan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.
Edi mengatakan masyarakat terdampak membutuhkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Informasi itu mencakup kondisi wilayah, dampak kerusakan, perkembangan penanganan darurat, ketersediaan bantuan, layanan pemerintah, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, informasi yang belum diverifikasi, foto atau video yang tidak sesuai kondisi terkini, serta kabar menyesatkan dapat memicu keresahan dan menghambat penanganan bencana. Karena itu, Edi menekankan perlunya verifikasi, standar pelaporan yang seragam, dokumentasi lapangan yang berkualitas, etika peliputan, dan jejaring komunikasi antardaerah yang berkelanjutan.
Pelatihan tersebut diikuti 50 peserta dari Diskominfo kabupaten dan kota serta satuan kerja terpilih di lingkungan Pemerintah Aceh. Peserta diharapkan menerapkan keterampilan yang diperoleh dan membagikan pengetahuan kepada rekan kerja di instansi masing-masing.
Edi juga berharap ada mekanisme koordinasi untuk menghimpun, mengelola, dan memanfaatkan informasi serta dokumentasi dari wilayah terdampak secara efektif oleh pemerintah provinsi maupun Kemkomdigi.
“Kita ingin membangun sistem komunikasi kebencanaan yang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung, saling mendukung, dan saling memiliki standar kerja yang sama,” ujar Edi.
Penguatan kapasitas aparatur dan jejaring komunikasi diharapkan membantu pemerintah menyampaikan informasi pemulihan yang transparan, terverifikasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, publik dapat mengetahui bukan hanya kegiatan pemerintah, tetapi juga perkembangan pemulihan kehidupan di wilayah terdampak.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















