Headline.co.id, Jakarta ~ Kejelasan batas kewenangan dan mekanisme koordinasi menjadi pokok pembahasan dalam upaya memperkuat sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Pembahasan itu berlangsung dalam Sesi Berbagi Penguatan Peran APIP sebagai Lini Ketiga dalam Pengendalian Risiko Kecurangan yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Dalam kegiatan yang keterangannya disampaikan Selasa (17/11/2026), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama diwakili Desmi Avicena Medina dan Mardani Rifianto. Kejelasan mandat serta tata kerja antarlembaga dinilai penting agar pengawasan intern tetap independen dan mendukung pencegahan kecurangan.
Desmi, anggota Komite Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sekaligus Auditor Ahli Madya pada Inspektorat V Itjen Kemenag, menyampaikan materi bertajuk Sinergi Institusional APIP dan APH. Ia hadir mewakili Khairunas, Ketua Komite Standar Audit Dewan Pengurus Nasional AAIPI yang juga menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
Dalam paparannya, Desmi menjelaskan APIP dan APH memiliki mandat berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. APIP menjalankan evaluasi risiko, memperkuat pengendalian intern, mengawasi kepatuhan, serta mengidentifikasi indikasi kecurangan. Adapun APH menjalankan kewenangan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Sinergi APIP dan APH perlu dibangun dengan memahami batas kewenangan masing-masing. APIP berfokus pada penguatan pengawasan intern dan pengendalian risiko, sedangkan APH menjalankan fungsi penegakan hukum. Keduanya dapat saling mendukung tanpa mengaburkan mandat kelembagaan,” jelas Desmi.
Permintaan audit APH perlu ditelaah
Desmi menekankan bahwa independensi auditor perlu dijaga dalam setiap penugasan. Ia juga mengingatkan, kesimpulan audit APIP tidak serta-merta menetapkan adanya tindak pidana. Karena itu, permintaan audit dari APH perlu ditelaah dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompetensi tim, kecukupan informasi, dan status penanganan perkara.
“Independensi auditor harus tetap terjaga dalam setiap penugasan. Permintaan audit dari APH perlu ditelaah secara cermat agar pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan ruang lingkup pengawasan yang dimiliki APIP,” tambahnya.
Penelaahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan audit sesuai mandat APIP. Dalam forum itu, Desmi menegaskan bahwa dukungan antarlembaga tidak semestinya mengaburkan perbedaan fungsi pengawasan intern dan penegakan hukum.
Pada sesi berikutnya, Mardani Rifianto menyampaikan materi Penguatan Tata Hubungan APIP dan APH. Mardani merupakan Analis Hukum Ahli Madya pada Sekretariat Itjen Kemenag sekaligus anggota Komite Standar AAIPI. Ia menguraikan perlunya batas kewenangan, prosedur koordinasi, dan landasan kerja sama yang jelas.
Tata hubungan APIP dan APH
Menurut Mardani, tata kerja sama dapat mencakup penanganan pengaduan, permintaan audit, pertukaran informasi, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Kejelasan mekanisme diperlukan agar hubungan antarlembaga berjalan proporsional dan sesuai aturan.
“Hubungan APIP dan APH memerlukan tata kerja yang jelas, mulai dari mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, hingga tindak lanjut pengawasan. Kejelasan tersebut penting agar kerja sama antarlembaga berjalan proporsional dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mardani.
Pembahasan mengenai hubungan APIP dan APH turut merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut, forum mengemukakan pentingnya memperkuat kerja sama melalui nota kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan tetap memperhatikan kewenangan serta ketentuan yang berlaku di setiap instansi.
Forum diikuti unsur pengawasan berbagai kementerian
Kegiatan yang diselenggarakan Itjen Kementerian Kehutanan itu juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pesertanya mencakup unsur pengawasan intern dari berbagai kementerian dan lembaga.
Keikutsertaan Itjen Kemenag menjadi bagian dari kontribusi Komite Standar AAIPI dalam memperkuat profesionalisme APIP dan membangun pola koordinasi yang proporsional dengan APH. Forum tersebut menempatkan kejelasan kewenangan dan mekanisme kerja sama sebagai hal yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pengawasan intern sekaligus upaya pencegahan kecurangan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















