Headline.co.id ~ Kemnaker menegaskan pengusaha belum wajib menyetorkan Dana Cadangan Pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker pada Kamis (19/11/2026). Kemnaker meluruskan informasi yang beredar di media sosial karena pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola maupun mekanisme penyetoran dana. Penetapan tersebut masih menunggu aturan pelaksanaan yang akan disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Kemnaker: Belum Ada Keputusan Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Putri membantah kabar yang menyebut pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara. Ia juga menegaskan Kemnaker tidak pernah menyatakan bahwa kementerian tersebut akan menjadi pengelola dana.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dengan belum adanya keputusan pemerintah, informasi mengenai Danantara sebagai pengelola belum memiliki dasar keputusan resmi. Pengusaha dan pekerja/buruh pun diminta tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan kabar yang belum terverifikasi.
Aturan Turunan Masih Dibutuhkan
Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, ketentuan itu masih membutuhkan peraturan pelaksanaan sebelum mekanisme pengelolaan dan aspek teknis lainnya dapat ditentukan.
Karena aturan turunan belum ditetapkan, pemerintah belum memfinalkan sejumlah hal, termasuk lembaga pengelola dan mekanisme penyetoran dana. Peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mencakup mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Pemerintah akan mengawali penyusunan aturan dengan menjaring aspirasi atau menggelar konsultasi publik. Proses itu akan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk kalangan pengusaha, pekerja/buruh, dan pihak terkait lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelas Putri.
Konsultasi Publik Libatkan Pengusaha dan Pekerja
Pelibatan para pemangku kepentingan, menurut Putri, diperlukan agar aturan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Pemerintah masih harus melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sebelum mengumumkan kebijakan lebih lanjut.
Kemnaker meminta masyarakat mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon melalui kanal resmi pemerintah. Putri mengatakan setiap perkembangan akan diumumkan secara resmi setelah proses penyusunan aturan selesai sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















