Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis (18/11/2026). Rekomendasi itu membahas tata kelola diaspora Indonesia serta aspek hukum Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dokumen diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Ossy mengatakan, masukan tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran kementerian untuk dipelajari lebih lanjut.
Dua rekomendasi itu mencakup tata kelola diaspora Indonesia yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis jejaring, serta dukungan aspek materi hukum dalam tata kelola Program MBG. Bagi ATR/BPN, rekomendasi tersebut menjadi bahan kajian untuk meningkatkan kualitas kebijakan, terutama di bidang pertanahan dan tata ruang.
ATR/BPN Pelajari Rekomendasi Diaspora dan Program MBG
Ossy menyatakan, kementerian akan menelaah rekomendasi sebelum menentukan tindak lanjut. Ia menyebut pandangan dari Kemenko Kumham Imipas dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pemerintahan di lingkungan ATR/BPN.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy.
Ia menilai rekomendasi tersebut mengingatkan kementerian dan lembaga agar mempertimbangkan aspek hukum serta perlindungan HAM saat menyusun kebijakan. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya diarahkan untuk mencapai target program, tetapi juga perlu ditopang landasan hukum dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tutur Ossy.
Dengan demikian, dua rekomendasi yang diterima ATR/BPN belum menjadi keputusan tindak lanjut. Jajaran kementerian masih perlu mempelajarinya, termasuk untuk mempertimbangkan relevansinya dalam penguatan kebijakan dan tata kelola kementerian dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta prinsip HAM.
Rekomendasi Disusun Berdasarkan Persoalan dan Data
Kemenko Kumham Imipas menyusun rekomendasi berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut juga memuat tawaran solusi yang dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama antarkementerian dan lembaga.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis. Rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga, termasuk ATR/BPN. Masukan itu diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah strategis yang lebih terarah, terintegrasi, serta berkelanjutan.
Yusril Minta Rekomendasi Dipakai untuk Memperbaiki Keputusan
Yusril berharap rekomendasi yang diserahkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Ia meminta instansi penerima menggunakannya untuk memperbaiki kualitas keputusan dan membantu menyelesaikan persoalan yang telah diidentifikasi.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” ujar Yusril.
Bagi ATR/BPN, masukan tersebut akan menjadi bahan kajian sebelum kementerian menentukan langkah berikutnya. Ossy menyatakan rekomendasi akan dilaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran, sementara tindak lanjut atas usulan mengenai tata kelola diaspora dan aspek hukum Program MBG masih perlu dipelajari.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















