Headline.co.id ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen untuk mempersiapkan Program Penjaminan Polis. Penandatanganan dilakukan di Bali pada Selasa (17/11/2026) oleh Ogi Prastomiyono dari OJK dan Ferdinan D. Purba dari LPS. Juklak disiapkan untuk mendukung program yang menjadi amanat undang-undang dan harus diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028. Melalui aturan ini, kedua lembaga mengatur pertukaran data dua arah yang mencakup tahapan persiapan hingga penanganan perusahaan asuransi.
Juklak tersebut menjadi landasan operasional koordinasi OJK dan LPS dalam mempersiapkan serta melaksanakan Program Penjaminan Polis. Ogi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, menandatangani dokumen itu bersama Ferdinan, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS.
Program Penjaminan Polis perlu ditopang data akurat
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS itu bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak merupakan langkah untuk mempersiapkan pelaksanaan program tersebut. “Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
Menurut Ogi, keberhasilan program perlu dibangun sejak tahap persiapan melalui penetapan kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang tertata. Juklak, katanya, memberikan pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS.
Pertukaran data dibutuhkan karena kedua lembaga memiliki kebutuhan informasi yang saling melengkapi. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Ogi juga menyebut Program Penjaminan Polis sebagai pelengkap agenda penguatan industri perasuransian, yang mencakup permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Menurut dia, pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel dapat saling menguatkan.
Juklak mencakup siklus pengawasan hingga likuidasi
Juklak tersebut menjabarkan Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 mengenai Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS. Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus Program Penjaminan Polis, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Pertukaran dilakukan dua arah, yakni dari OJK kepada LPS dan dari LPS kepada OJK. Dokumen itu juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, serta mengatur jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukaran. Pengaturan yang belum tercakup dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.
Ogi mengingatkan bahwa pelaksanaan Juklak perlu memperhatikan perlindungan informasi yang dipertukarkan. “Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegasnya.
Pertukaran data diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan, sedapat mungkin, tidak menambah beban pelaporan bagi industri. OJK juga menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri serta masyarakat.
Ogi mengapresiasi penandatanganan Juklak sebagai milestone bersejarah yang, menurutnya, merupakan hasil kerja bersama selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental untuk memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.
Melalui koordinasi dan pertukaran informasi tersebut, OJK dan LPS mempersiapkan pelaksanaan program agar berjalan efektif dan kredibel. Program itu diharapkan memberi manfaat bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional, sejalan dengan tujuan perlindungan yang diamanatkan undang-undang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















