Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/11/2026). ESDM juga memastikan tidak ada izin tambang yang diterbitkan di kawasan konservasi maupun perairan sekitarnya. Menurut Dwi, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian area perairan sekitar kawasan tersebut merupakan bagian dari perencanaan sumber daya mineral, bukan persetujuan untuk menambang.
Pernyataan ESDM itu membedakan pencantuman wilayah dalam perencanaan pertambangan dari pemberian izin untuk melakukan kegiatan tambang. Dwi menyebut, penetapan WUP tidak mengubah peruntukan ruang dan tidak mengurangi fungsi perlindungan ekosistem TNUK, kawasan konservasi di ujung barat Pulau Jawa.
ESDM: Penetapan WUP Bukan Izin Tambang
Dwi mengatakan, WUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam tata kelola dan perencanaan sumber daya mineral nasional. Penetapan tersebut, kata dia, tidak dengan sendirinya menjadi persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujar Dwi.
ESDM menyatakan TNUK tidak masuk dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026. Kementerian itu juga memastikan belum menerbitkan satu pun izin tambang di area konservasi maupun perairan di sekitarnya.
Usulan Wilayah Pertambangan Banten Sejak 2013
Riwayat penetapan wilayah pertambangan di Banten bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013. Usulan itu mencakup area perairan laut, tetapi kemudian sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pengusulan kembali dilakukan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015, tertanggal 16 November 2015. Usulan tersebut didasarkan pada data geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral pembawa.
Pemerintah kemudian mengakomodasi usulan itu dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan wilayah pertambangan Provinsi Banten selanjutnya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.
Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026, menurut keterangan ESDM, mengulang penetapan sebelumnya sekaligus menyempurnakan sebagian ketentuan sesuai usulan pemerintah daerah. Penetapan WUP di sebagian perairan sekitar kawasan konservasi itu tetap tidak berarti bahwa kegiatan penambangan telah disetujui.
Izin Tambang Tetap Harus Penuhi Persyaratan
ESDM menyatakan setiap tahapan penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ketentuan yang disebutkan kementerian merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Dengan demikian, penetapan wilayah dalam dokumen perencanaan tidak menggantikan proses perizinan maupun persetujuan yang diwajibkan.
Dwi menegaskan, status penetapan WUP tidak mengubah peruntukan ruang dan fungsi perlindungan ekosistem TNUK. ESDM juga memastikan tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan konservasi tersebut maupun perairan sekitarnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















