Headline.co.id ~ Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan pengakuan dan penetapan hutan adat seluas sekitar 1,4 juta hektare selama 2025–2029. Target tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani, dalam forum tentang hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal di Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026). Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hak masyarakat hukum adat, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim. Kemenhut menyiapkan peta jalan, satuan tugas percepatan, serta penguatan proses verifikasi untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.
Dalam forum Advancing Indigenous Peoples’ and Local Communities’ Tenure Rights: Lessons, Partnerships, and Pathways to 2030 di Paviliun United Nations Development Programme (UNDP), Catur Endah juga memaparkan capaian penetapan hutan adat. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas total 376.280 hektare. Kawasan itu tersebar di 21 provinsi dan 46 kabupaten, serta memberikan manfaat bagi sekitar 93.859 kepala keluarga.
Forum tersebut diselenggarakan UNDP bersama UN-REDD Programme dalam rangka Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC). Kemenhut menyebut percepatan penetapan tidak hanya berfokus pada luas kawasan, tetapi juga pengakuan terhadap hak dan peran masyarakat hukum adat dalam menjaga hutan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kerangka percepatan penetapan hutan adat
“Pengakuan hutan adat bukan sekadar tentang luas kawasan atau jumlah keputusan yang diterbitkan. Setiap penetapan merupakan pengakuan terhadap identitas, wilayah, kelembagaan, dan hak masyarakat hukum adat, sekaligus peran mereka dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati,” ujar Catur Endah.
Untuk mendukung target 2025–2029, Kemenhut memperkuat kebijakan dan kelembagaan nasional. Salah satunya melalui Peta Jalan Hutan Adat Nasional 2025–2029, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440 Tahun 2026.
Kemenhut juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026. Sementara itu, penguatan kapasitas verifikasi dilakukan melalui pedoman bagi calon verifikator yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor 71 Tahun 2025.
Catur Endah mengatakan, percepatan membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta mitra pembangunan. Kolaborasi itu diarahkan untuk menyelaraskan data, memperkuat verifikasi partisipatif dan tata kelola hutan, serta menyelesaikan persoalan tenurial di berbagai daerah.
Masyarakat hukum adat, menurut Kemenhut, ditempatkan sebagai pemegang hak sekaligus mitra setara dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemerintah juga mendorong keterbukaan informasi, penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman lapangan agar penetapan berlangsung partisipatif, adil, dan berkelanjutan.
“Komitmen politik hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang terkoordinasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa percepatan pengakuan hutan adat membutuhkan kebijakan yang jelas, kelembagaan yang kuat, proses yang inklusif, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” jelas Catur Endah.
Lima prioritas untuk memperkuat capaian hingga 2030
Untuk memperkuat capaian hingga 2030, Kemenhut menetapkan lima prioritas. Prioritas itu mencakup percepatan kepastian tenurial dengan tetap menjaga kualitas verifikasi; penguatan pembiayaan kolaboratif; peningkatan koordinasi data dan verifikasi partisipatif; penguatan tata kelola serta ketahanan masyarakat setelah penetapan; dan pembangunan mekanisme pelaksanaan yang transparan serta akuntabel.
Kemenhut mengarahkan langkah tersebut agar pengakuan hak masyarakat hukum adat tidak berhenti pada penerbitan keputusan. Setelah penetapan, upaya diharapkan berlanjut pada penguatan kelembagaan, pengembangan sumber penghidupan berkelanjutan, dan perlindungan hutan dalam jangka panjang.
Catur Endah menegaskan, Indonesia akan terus memperkuat kemitraan melalui Sekretariat Nasional Hutan Adat, jejaring nasional dan internasional, serta pertukaran pengalaman dengan negara-negara mitra Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC).
Bagian dari komitmen internasional ILTC
Forum di Antalya merupakan bagian dari tindak lanjut ILTC, komitmen internasional yang diumumkan pada COP30 di Belém, Brasil, pada 2025. Komitmen tersebut bertujuan memperkuat hak tenurial dan tata kelola hutan masyarakat adat serta komunitas lokal pada 160 juta hektare kawasan di negara-negara berhutan tropis.
Selain Indonesia, forum tersebut melibatkan perwakilan negara berhutan tropis lain, lain Peru, Ekuador, Kamboja, dan Filipina, bersama mitra internasional serta organisasi masyarakat adat. Pembahasan mencakup kemajuan kebijakan, tantangan kelembagaan, dan langkah praktis untuk memperkuat pengakuan hak atas hutan dan lahan hingga 2030.
“Masyarakat hukum adat bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah pemegang hak, penjaga pengetahuan lokal, dan pelindung hutan. Peran mereka sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim. Mari bergerak bersama, dari komitmen menuju aksi, dari pengakuan menuju ketahanan, dan dari kemitraan menuju ketahanan bersama,” pungkas Catur Endah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















