Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menerima sekitar 600.000 pengaduan penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan angka tersebut saat audiensi dengan perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Untuk memperkuat pencegahan, pemerintah menerapkan aturan registrasi kartu SIM yang mewajibkan identitas biometrik, sementara Nezar juga menekankan pentingnya literasi keamanan digital.
Besarnya jumlah pengaduan dan nilai kerugian itu, menurut Nezar, menunjukkan bahwa kejahatan siber meningkat di tengah konektivitas yang semakin baik. Penanganan penipuan digital, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga kemampuan masyarakat dan pemangku kepentingan menggunakan layanan digital dengan aman.
“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” ungkap Nezar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penipuan digital dicegah melalui registrasi biometrik SIM
Salah satu langkah pemerintah untuk mencegah penipuan sejak hulu adalah menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan tersebut mewajibkan penggunaan identitas biometrik saat registrasi kartu SIM.
“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelas Nezar.
Melalui mekanisme itu, pemerintah berupaya meningkatkan akurasi verifikasi identitas pengguna layanan seluler. Nezar menilai validasi identitas dapat membantu mencegah nomor telepon disalahgunakan untuk tindak kejahatan digital.
“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkasnya.
Literasi keamanan digital juga perlu diperkuat
Nezar menegaskan, penguatan infrastruktur dan aturan registrasi saja tidak cukup untuk menghadapi penipuan digital. Masyarakat dan pemangku kepentingan juga perlu memahami cara mengenali risiko serta menggunakan platform dan layanan transaksi secara aman.
“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegasnya.
Pemerintah menilai regulasi dan peningkatan literasi keamanan digital perlu berjalan beriringan. Upaya tersebut ditujukan agar masyarakat dapat memanfaatkan konektivitas dan layanan digital, termasuk untuk transaksi keuangan daring, secara aman.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















![[Siaran Pers] Indonesia Kembali Terpilih di Dewan ITU, Meutya Hafid: Kepentingan Digital Nasional Harus Terwakili](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-indonesia-kembali-terpilih-di-dewan-itu-meutya-hafid-kepentingan-digital-nasional-harus-terwakili.jpg)
