Headline.co.id ~ Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan M. Maulana Bungaran menegaskan transformasi Kemenimipas harus menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pemenuhan hak masyarakat serta warga binaan. Ia menyampaikan hal itu saat membuka diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Kemenimipas, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Kemenimipas. Maulana mengatakan perubahan tidak cukup berhenti pada struktur organisasi dan nomenklatur, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam FGD itu, Maulana juga meminta masukan dari berbagai unsur untuk menilai keselarasan program kementerian dengan prioritas nasional dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dibenahi. Menurut dia, pembentukan Kemenimipas sebagai kementerian tersendiri merupakan langkah strategis Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Transformasi Kemenimipas menghadapi tantangan dua sektor
Maulana menyebut tugas dan tanggung jawab kementerian semakin kompleks, terutama karena mencakup urusan keimigrasian dan pemasyarakatan. Pada sektor keimigrasian, kementerian dituntut menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan modern, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Adapun di sektor pemasyarakatan, perhatian diarahkan pada penguatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan kualitas pembinaan. Kementerian juga menghadapi tantangan kepadatan hunian dan keterbatasan sumber daya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenimipas menjalankan 13 program akselerasi pada 2025, kemudian melanjutkannya dengan 15 program aksi pada 2026. Program-program itu menjadi kontribusi kementerian dalam mendukung agenda prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi, kesehatan, makan bergizi gratis, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, serta peningkatan investasi.
Namun, Maulana mengingatkan bahwa jumlah program, inovasi, dan penghargaan bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan transformasi. Ukuran yang lebih penting, kata dia, ialah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia juga menekankan perlunya perubahan budaya kerja dan peningkatan profesionalisme aparatur, bukan sekadar perubahan administratif.
Masukan lintas lembaga untuk menilai program
Maulana mengatakan perspektif dari lembaga lain diperlukan untuk mengukur pelaksanaan transformasi. “Kami membutuhkan perspektif dari Kantor Staf Kepresidenan untuk menilai keselarasan program kementerian dengan prioritas Presiden, Bappenas untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan nasional, serta dari Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” ujar Maulana Bungaran.
Selain pemerintah dan legislatif, ia menilai masukan dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, kalangan akademisi, dan media massa penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik kementerian.
Dalam rangkaian kegiatan itu, Kemenimipas juga memproyeksikan penerbitan buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dokumen tersebut diharapkan tidak hanya mencatat capaian kinerja, tetapi juga menjadi bahan refleksi mengenai aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.
Sejumlah narasumber penanggap turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Plt. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




![[Siaran Pers] Indonesia Kembali Terpilih di Dewan ITU, Meutya Hafid: Kepentingan Digital Nasional Harus Terwakili](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-indonesia-kembali-terpilih-di-dewan-itu-meutya-hafid-kepentingan-digital-nasional-harus-terwakili.jpg)












