Headline.co.id, Serang ~ Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Dimyati menilai satwa langka tersebut merupakan aset sekaligus identitas Provinsi Banten yang keberadaannya perlu dipertahankan di habitat alaminya. Pernyataan itu disampaikan di Kota Serang, Senin (16/11/2026), sebagai respons atas gagasan relokasi untuk mengantisipasi ancaman bencana alam. Ia berencana memanggil pihak Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) guna meminta penjelasan mengenai persoalan yang melatarbelakangi wacana tersebut.
Dimyati mempertanyakan alasan pemindahan badak jawa Ujung Kulon yang selama ini menjadi salah satu kekayaan alam khas Banten. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai kondisi pengelolaan kawasan konservasi sebelum muncul keputusan untuk memindahkan satwa yang sangat terancam punah tersebut ke daerah lain.
Selain mempersoalkan rencana relokasi, Wakil Gubernur Banten itu juga menyoroti pengelolaan kawasan konservasi badak jawa Ujung Kulon. Ia berharap keberadaan satwa tersebut dapat lebih dikenal masyarakat melalui pengelolaan taman nasional yang memungkinkan publik mengetahui kekayaan satwa di dalamnya, bukan hanya melalui hasil pemantauan kamera.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Wagub Banten Sebut Badak Jawa sebagai Identitas Daerah
Dimyati mengatakan keberadaan badak jawa mempunyai arti penting bagi Provinsi Banten. Menurutnya, satwa bercula satu tersebut tidak hanya menjadi bagian dari keanekaragaman hayati, tetapi juga melekat pada identitas daerah.
Atas dasar itu, ia menyampaikan keberatan ketika mengetahui muncul gagasan pemindahan sebagian populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.
“Saya keberatan ya. Nanti saya panggil deh TNUK-nya,” kata Dimyati di Kota Serang, Banten, Senin (16/11/2026).
Ia mengaku belum mengetahui secara terperinci persoalan yang mendasari munculnya wacana relokasi tersebut. Karena itu, Dimyati ingin memperoleh penjelasan mengenai alasan pemindahan dan kondisi pengelolaan badak jawa di Ujung Kulon.
“Ya keberatan karena badak itu asetnya Banten ya. Kalau nggak ada badak ya bukan Banten nih, gitu loh. Nah, saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” ucapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberatan Pemerintah Provinsi Banten tidak hanya berkaitan dengan lokasi pemindahan satwa, tetapi juga dengan kejelasan alasan dan kebutuhan relokasi.
Terlebih, Taman Nasional Ujung Kulon selama ini dikenal sebagai satu-satunya habitat alami terakhir badak jawa atau Rhinoceros sondaicus di dunia.
Ingin Masyarakat Bisa Melihat Badak Jawa di Ujung Kulon
Selain menolak wacana pemindahan, Dimyati turut menyampaikan harapannya terhadap pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.
Ia menginginkan kawasan tersebut tidak hanya dikenal sebagai hutan konservasi yang menjadi tempat perlindungan badak jawa, tetapi juga sebagai kawasan yang kekayaan satwanya dapat diketahui masyarakat secara lebih jelas.
Dimyati menyoroti pemantauan populasi badak jawa yang selama ini dilakukan menggunakan kamera di dalam kawasan taman nasional.
Menurutnya, keberadaan satwa langka tersebut semestinya dapat lebih dikenalkan kepada masyarakat melalui pengelolaan kawasan yang baik.
“Saya ingin sejak awal Taman Nasional Ujung Kulon itu taman margasatwa yang bisa dilihat. Jadi bukan hanya hutan belantara terus ngitung badaknya dasarnya cuma hanya kamera-kamera. Saya ingin semua orang bisa melihat ada apa saja yang ada di Taman Nasional itu,” imbuhnya.
Harapan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena Ujung Kulon memiliki fungsi utama sebagai kawasan perlindungan satwa liar, termasuk badak jawa yang membutuhkan habitat alami untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Meski demikian, Dimyati belum menjelaskan secara terperinci bentuk pengelolaan atau fasilitas yang diinginkannya agar masyarakat dapat mengenal keberadaan badak jawa tanpa mengganggu upaya konservasi.
Rencana Pemindahan Muncul karena Ancaman Bencana Alam
Wacana relokasi yang dipersoalkan Wakil Gubernur Banten sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menjelaskan bahwa keberadaan populasi badak jawa yang terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon memiliki risiko apabila kawasan tersebut terdampak bencana alam besar.
Risiko yang menjadi perhatian meliputi gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.
Menurutnya, pengembangan habitat kedua diperlukan sebagai langkah antisipasi agar kelangsungan spesies tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada satu kawasan konservasi.
Atas pertimbangan itu, muncul gagasan memindahkan sejumlah individu badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo yang berada di ujung timur Pulau Jawa.
“Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali,” tambahnya.
Hashim juga menyampaikan bahwa pengembangan habitat kedua berpotensi didukung melalui skema pendanaan konservasi yang melibatkan lembaga donor maupun investor.
Meski demikian, gagasan tersebut belum menjadi keputusan resmi pelaksanaan relokasi.
Kemenhut Pastikan Kelayakan Alas Purwo Belum Ditentukan
Menanggapi wacana pemindahan badak jawa, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas salah satu calon lokasi habitat kedua yang perlu dikaji lebih lanjut.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan bahwa pengembangan habitat alternatif merupakan bagian dari pembahasan konservasi badak jawa yang telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu.
Sejak dekade 1980-an, sejumlah kawasan pernah menjadi pertimbangan, di antaranya Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh.
Namun, penentuan lokasi habitat kedua tidak dapat dilakukan tanpa penelitian menyeluruh mengenai kesesuaian lingkungan dan kemampuan kawasan mendukung kehidupan badak jawa.
Kajian tersebut perlu mencakup ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan habitat, serta kesiapan pengelolaan jangka panjang.
Dalam siaran pers tertanggal 16 November 2026, Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan.
Artinya, belum ada penetapan lokasi, jumlah individu badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaan.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk meninggalkan atau mengurangi perlindungan kawasan Ujung Kulon.
“Penguatan perlindungan habitat utama dan pengembangan habitat kedua merupakan dua upaya yang perlu berjalan beriringan,” tegas Ristianto.
DPR dan Masyarakat Ujung Kulon Juga Menyuarakan Penolakan
Keberatan yang disampaikan Wakil Gubernur Banten sejalan dengan sikap sejumlah anggota Komisi IV DPR RI yang meminta pemerintah mengedepankan kajian ilmiah sebelum mengambil keputusan relokasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan sampai kajian ekologis dan pendanaan disampaikan secara transparan.
“Kami meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis dan aspek pendanaannya dibuka ke publik,” kata Alex.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai rencana pemindahan memiliki risiko terhadap kelangsungan hidup badak jawa karena perbedaan karakteristik lingkungan Ujung Kulon dan Alas Purwo.
Daniel menyebut kondisi Ujung Kulon yang lembap, teduh, dan basah berbeda dengan Alas Purwo yang menurut penilaiannya cenderung panas, kering, dan terbuka.
Penolakan juga disuarakan sejumlah unsur masyarakat, termasuk Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon, organisasi mahasiswa, sejumlah kepala desa, serta warga setempat.
Perbedaan pandangan tersebut menempatkan keselamatan badak jawa, perlindungan habitat alami, dan keterlibatan pemerintah daerah sebagai sejumlah persoalan penting yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan relokasi ditetapkan.
Badak Jawa Tetap Dilindungi di Habitat Aslinya
Kementerian Kehutanan memastikan upaya perlindungan badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon akan terus dilaksanakan dan diperkuat.
Pemerintah menempatkan pengembangan habitat kedua sebagai salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan, bukan sebagai pengganti perlindungan habitat asal.
Keberhasilan upaya konservasi tersebut akan bergantung pada hasil penelitian ilmiah, kesiapan kawasan tujuan, serta kemampuan mempertahankan populasi badak jawa di Ujung Kulon.
Dalam konteks keberatan Pemerintah Provinsi Banten, kejelasan mengenai tujuan dan tahapan pengembangan habitat kedua menjadi penting agar kebijakan konservasi dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Sementara itu, rencana Dimyati untuk memanggil pihak Taman Nasional Ujung Kulon menunjukkan adanya kebutuhan penjelasan lebih lanjut mengenai wacana yang telah menimbulkan respons dari pemerintah daerah tersebut.
Hingga Selasa (17/11/2026), belum ada informasi mengenai pelaksanaan pertemuan yang direncanakan Dimyati dengan pihak TNUK.
Pemerintah pusat juga belum menetapkan pelaksanaan pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Dengan demikian, satwa langka yang menjadi salah satu identitas Banten tersebut tetap berada dalam perlindungan habitat alaminya, sementara kemungkinan pengembangan habitat kedua masih memerlukan kajian ilmiah dan keputusan lebih lanjut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















