Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak di ruang digital dan lingkungan masyarakat. Penguatan kerja sama itu dibahas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Kolaborasi tersebut ditujukan untuk membangun gerakan perlindungan anak yang melibatkan pemerintah, perusahaan teknologi, serta masyarakat hingga tingkat daerah. Upaya itu dilakukan dengan mendorong literasi digital, dukungan terhadap PP TUNAS, dan penumbuhan kesadaran untuk mencegah kekerasan.
Perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu fokus pembahasan karena anak dinilai masih merasa belum aman saat menggunakan media sosial, sementara mereka tetap membutuhkan akses informasi. Meutya mengatakan tanggung jawab menjaga anak tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga perusahaan teknologi global atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia dan masyarakat.
Perusahaan teknologi diminta ikut menciptakan ruang aman
Meutya menegaskan, perusahaan teknologi perlu turut mendukung literasi digital bagi generasi muda. Keterlibatan mereka dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak dan membantu pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia,” ujar Meutya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS. Menurut Meutya, aturan tersebut perlu disertai gerakan bersama karena anak merupakan kelompok rentan.
“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” ungkapnya.
Meutya menyampaikan, anak-anak merasa belum aman ketika berada di media sosial. Namun, mereka juga memerlukan ruang digital yang lebih baik untuk memperoleh informasi. Karena itu, penguatan literasi digital dipandang perlu agar anak dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab.
“Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi. Dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi,” tutur Meutya.
Kolaborasi Komdigi-PPPA menyasar pencegahan kekerasan
Arifah mengatakan, kerja sama dengan Komdigi akan diarahkan untuk memperluas pencegahan kekerasan terhadap anak hingga tingkat akar rumput. Cakupannya, kata dia, tidak hanya mencegah anak mengalami kekerasan, tetapi juga mencegah anak melakukan kekerasan.
“KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak,” ujar Arifah.
Menurut Arifah, pencegahan perlu dibangun dengan menumbuhkan kesadaran untuk saling menjaga, menyayangi, dan menghormati. Ia menilai penguatan empati di anak-anak merupakan bagian penting dalam mencegah kekerasan sejak dini.
“Hari ini kita mempunyai komitmen bersama bagaimana ini menjadi gerakan bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, rukun sama teman, seperti yang selalu disampaikan oleh Mendikdasmen. Jadi kalau sudah ada rasa empati maka insyaallah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi,” kata Arifah.
Gerakan perlindungan anak diharapkan menjangkau daerah
Kolaborasi yang dibahas kedua menteri diarahkan agar gerakan perlindungan anak tidak hanya melibatkan pemerintah dan perusahaan teknologi. Keterlibatan masyarakat hingga tingkat akar rumput juga dinilai diperlukan untuk mendukung pencegahan kekerasan dan pelaksanaan perlindungan anak.
Arifah berharap kerja sama Komdigi dan Kementerian PPPA dapat berlanjut dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah, tidak berhenti pada tingkat nasional.
“Jadi mudah-mudahan gerakan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi ini bisa sampai ke tingkat daerah,” pungkas Arifah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.














