Headline.co.id, Pulang Pisau ~ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami pemenuhan hak dasar warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pembahasan peninjauan lapangan itu berlangsung dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Ruang Rapat Bupati pada 12 November 2026. Pendalaman dilakukan karena kabut asap dan kerusakan lahan perkebunan mengganggu aktivitas warga, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber penghasilan.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM Gatot Kristanto dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta. Pemerintah daerah memaparkan dampak karhutla, sementara Komnas HAM menegaskan sejumlah hak warga yang menjadi fokus pendalaman.
Dampak Karhutla Ganggu Kehidupan Warga Pulang Pisau
Tony mengatakan karhutla tidak hanya merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ancaman kabut asap tebal serta kebun warga yang terbakar turut mengganggu kegiatan pendidikan dan layanan kesehatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kerusakan lahan perkebunan juga berdampak pada penghasilan harian warga. Tony menyebut situasi tersebut membuat masyarakat merasa waswas dan kehilangan kesempatan untuk berusaha.
“Rasa aman masyarakat sudah terganggu karena setiap hari mereka merasa waswas, sementara kesempatan berusaha juga hilang akibat kebun yang terbakar,” ungkap Tony.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengharapkan dukungan melalui intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan yang diharapkan meliputi bibit tanaman dan perbaikan fasilitas publik, agar warga dapat memulihkan sumber penghidupan mereka.
Gatot menyatakan pendalaman Komnas HAM mencakup pemenuhan hak atas kesehatan, rasa aman, pangan, pendidikan, serta lingkungan hidup yang layak. Perhatian terhadap hak-hak tersebut berkaitan dengan dampak karhutla yang telah memengaruhi sejumlah aspek kehidupan masyarakat.
Menurut Gatot, pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Ia juga menyoroti perlunya penguatan sarana pemantauan lingkungan, yang saat ini masih terbatas di delapan kecamatan.
Selain pemulihan fisik, Komnas HAM memberi perhatian pada kondisi psikologis warga. Upaya yang disebutkan mencakup pendampingan pemulihan trauma serta edukasi kebencanaan bagi anak-anak, agar mereka dapat kembali belajar dengan aman.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak atas kesehatan, pangan, pendidikan, rasa aman, serta lingkungan hidup yang baik,” tegas Gatot.
Temuan Lapangan Jadi Bahan Rekomendasi
Temuan dari kunjungan kerja tersebut akan dirumuskan Komnas HAM menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat. Rekomendasi itu diharapkan mendukung penguatan kebijakan penanganan terpadu untuk mempercepat pemulihan kesejahteraan dan menjamin perlindungan hak masyarakat Pulang Pisau pascabencana.
Dalam pertemuan koordinasi itu, pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pemulihan, sedangkan Komnas HAM menekankan hak-hak dasar yang perlu diperhatikan serta pentingnya kerja sama lintas pemerintahan. (MC Kab. Pulang Pisau/Jemy/Barsel)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















