Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan Perum Bulog wajib membeli jagung dari petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ketika harga di tingkat petani turun. Ketentuan itu tercantum dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi petani sekaligus menjaga pasokan jagung pakan dengan harga terjangkau bagi peternak. Pemerintah menjalankannya melalui penyerapan jagung oleh Bulog dan penyaluran cadangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, mengatakan HPP jagung menjadi jaring pengaman bagi petani, sementara harga acuan di tingkat peternak membantu menjaga keterjangkauan pakan. Ia menyebut keseimbangan kedua kepentingan itu penting bagi keberlanjutan ekosistem pangan nasional.
“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional,” ujar Hermawan, dikutip pada Minggu (15/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
HPP Jagung Jadi Batas Bawah untuk Petani
Bapanas menetapkan HPP jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sebesar Rp6.400 per kilogram di gudang Perum Bulog. Untuk jagung dengan kadar air 18 hingga 20 persen, harga pembelian Bulog ditetapkan Rp5.500 per kilogram. Ringkasan ketentuan dalam surat edaran menyebut titik serah untuk harga tersebut berada di gudang Bulog.
Sementara itu, harga acuan jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen di tingkat peternak ditetapkan Rp5.800 per kilogram. Ketentuan harga tersebut tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026, dengan merujuk Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.
Hermawan menjelaskan, HPP merupakan harga dasar yang digunakan pemerintah melalui Bulog saat membeli jagung dari petani. HPP berfungsi sebagai batas bawah, bukan batas atas. Petani tetap diperbolehkan menjual jagung di atas HPP jika harga pasar sedang baik, karena Peraturan Bapanas tidak mengatur batas atas harga jual di tingkat petani.
“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan,” kata Hermawan.
Bulog Ditugaskan Menyerap Minimal 1 Juta Ton
Kewajiban Bulog membeli jagung saat harga petani turun sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Instruksi tersebut menugaskan Bulog menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan itu kemudian disalurkan kepada peternak melalui program SPHP jagung pakan. Pada Oktober 2026, program tersebut memperoleh tambahan alokasi 150 ribu ton.
Bapanas juga mewajibkan pelaku usaha mematuhi HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga SPHP. Dalam surat edaran itu disebutkan pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp160 triliun pada 2026.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati atau wali kota. Bentuk sanksinya meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin berusaha, pencabutan izin berusaha, dan/atau penarikan pangan pokok dari peredaran.
Pengawasan turut melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Jika ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas melaporkannya kepada penyidik. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Hermawan menyatakan kebijakan tersebut menghubungkan perlindungan harga di tingkat petani dengan ketersediaan jagung bagi peternak. Ia juga mengaitkan langkah itu dengan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
“Baru di era Presiden Prabowo dan Pak Mentan Amran, negara hadir di hulu dan hilir sekaligus. Ada Inpres yang mewajibkan Bulog menyerap jagung petani minimal 1 juta ton, ada subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menjaga harga pangan, dan ada sanksi tegas bersama Polri dan TNI bagi yang melanggar. Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan,” ujar Hermawan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















