Headline.co.id, Palembang ~ Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta kebijakan dan pemetaan tata ruang pemerintah pusat dan daerah diselaraskan agar pembangunan berjalan terarah, lahan pertanian terlindungi, dan masyarakat tidak dirugikan. Pesan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Swarna Dwipa, Kota Palembang, Senin (16/11/2026). Deru menilai perbedaan data dapat memicu persoalan dalam pemanfaatan wilayah jika tidak ditangani dengan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan yang memadai.
Dalam rakor tata ruang Sumsel tersebut, ia juga menyoroti perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurut Deru, luasan lahan sawah di Sumatera Selatan perlu dijaga melalui pengawasan ketat untuk mencegah alih fungsi yang bertentangan dengan ketentuan.
Rakor mengusung tema “Optimalisasi Peran Forum Penataan Ruang dalam Mendukung Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Daerah”. Penyelarasan kebijakan dan data, kata Deru, dibutuhkan agar perencanaan pembangunan tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan wilayah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Rakor ini gunanya untuk sinkronisasi wilayah. Jangan sampai pemetaan dari kementerian dan daerah tidak sinkron. Saya mengharapkan pemetaan dibuat sebijaksana mungkin agar masyarakat tidak menjadi korban,” ungkapnya.
Sinkronisasi Pemetaan Tata Ruang Sumsel
Deru menekankan agar pemetaan wilayah pemerintah pusat dan daerah disusun dengan cermat. Perbedaan pemetaan, menurutnya, perlu ditangani dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Kejelasan data dan informasi tata ruang juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi pelanggaran aturan pemanfaatan lahan.
Ia mengingatkan, perlindungan kawasan pertanian tidak hanya bergantung pada penetapan wilayah. Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan juga perlu memahami batas kawasan serta aturan pemanfaatan ruang yang berlaku.
Karena itu, hasil pemetaan kawasan yang telah ditetapkan harus terus disosialisasikan. Deru menilai, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dapat membuat masyarakat tidak mengetahui batas wilayah atau ketentuan pemanfaatan ruang di lokasi tertentu.
“Untuk kawasan-kawasan yang sudah dipetakan harus terus disosialisasikan agar para pelaku tidak terjebak pada wilayah tertentu. Kadang masyarakat tidak tahu batasan pada wilayah tertentu, itu karena lemahnya sosialisasi dan pengawasan,” ungkap Herman Deru.
Menurutnya, sosialisasi yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat dan pelaku kegiatan memahami batas kawasan. Pengawasan juga diperlukan agar pemanfaatan lahan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Perlindungan Lahan Pertanian dan Peran Forum
Perhatian terhadap LBS dan LP2B menjadi bagian dari upaya menjaga lahan pertanian di Sumatera Selatan. Deru meminta pengawasan terhadap lahan sawah dilakukan secara ketat, terutama untuk mencegah alih fungsi yang tidak sesuai ketentuan.
Ia berharap rakor dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dan mendorong kebijakan penataan ruang yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penyusunan maupun pembaruan pemetaan, menurut Deru, perlu memperhatikan kesesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta dampaknya bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PU BMTR) Provinsi Sumatera Selatan, M. Affandi, mengatakan rakor tersebut bertujuan memastikan perencanaan tata ruang daerah berjalan lebih terarah dan teratur. Ia menyebut Forum Penataan Ruang berperan mendukung penyelarasan rencana pemanfaatan wilayah dengan arah pembangunan provinsi.
“Melalui forum ini, kita harapkan rencana tata ruang di Sumatera Selatan dapat lebih terarah dan teratur, sehingga selaras dengan perencanaan pembangunan provinsi yang berkelanjutan,” ujar M. Affandi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















