Headline.co.id, Bone Bolango ~ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo memperkuat pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Gorontalo pada 14–15 November 2026. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan aktivitas pemanfaatan dan patroli di kawasan konservasi. Kegiatan ini menyasar wilayah pesisir, termasuk sejumlah zona inti dan Zona Interaksi Hiu Paus Botubarani. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui kondisi kawasan serta memastikan aktivitas di dalamnya memperhatikan ketentuan zonasi dan fungsi perlindungan ekosistem.
Kolaborasi tersebut melibatkan Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP RI, dan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan DKP Provinsi Gorontalo melalui Program LAUTRA. Sejumlah unsur lainnya turut bergabung dalam pemantauan lapangan.
Pengawasan Teluk Gorontalo menyasar sejumlah zona
Tim memeriksa beberapa lokasi strategis di kawasan konservasi, yakni Zona Inti Desa Olele, Oluhuta, Botubarani, dan Biluhu Timur. Pemantauan juga dilakukan di Zona Interaksi Hiu Paus Botubarani.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Unsur yang terlibat mencakup Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Gorontalo dan Balai Pengelolaan Ruang Laut Makassar Satuan Pelayanan Gorontalo. Tim Kerja Pengelolaan Ruang Laut, Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K) juga ikut dalam kegiatan tersebut.
Koordinator kegiatan dari BPK Pontianak, Muhamad Wahyu Al Hadi, mengatakan pemantauan langsung merupakan bagian dari upaya memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Menurut dia, pengawasan di lapangan diperlukan agar aktivitas pemanfaatan ruang laut tetap memperhatikan aturan zonasi dan fungsi perlindungan ekosistem.
Melalui kegiatan itu, tim memantau aktivitas pemanfaatan di kawasan konservasi. Hasil pemantauan menjadi bahan bagi pengelola untuk melihat kondisi lapangan dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan zonasi.
Hasil pemantauan jadi bahan pengelolaan lanjutan
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyebut kerja sama pemerintah pusat dan daerah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan. Ia menegaskan, penetapan kawasan konservasi secara administratif perlu disertai pengawasan, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini, kita memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kawasan, aktivitas masyarakat, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan zonasi. Hasil pemantauan ini menjadi bahan penting bagi DKP dalam menentukan langkah pengelolaan dan pengawasan selanjutnya,” ujar Aryanto, Minggu (15/11/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan pemantauan lapangan sebagai salah satu dasar bagi DKP dalam menentukan langkah pengelolaan berikutnya. Aspek yang diperhatikan mencakup kondisi kawasan, kegiatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap aturan zonasi.
Program LAUTRA dukung penguatan pengelolaan
Aryanto menilai Program LAUTRA memberi dukungan strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola kawasan konservasi. Program tersebut juga memperluas sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurut Aryanto, pengelolaan kawasan konservasi yang efektif sejalan dengan arah pembangunan Agro Maritim Provinsi Gorontalo. Keberlanjutan sektor perikanan, kata dia, bergantung pada kondisi ekosistem laut yang sehat dan terjaga.
DKP Provinsi Gorontalo berharap kolaborasi pengawasan dapat terus diperkuat. Dengan demikian, perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan beriringan dengan pemanfaatan ekonomi yang bertanggung jawab oleh masyarakat pesisir.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.














